Redam Tensi Cina-AS di LCS, TNI AL Sodorkan Konsep 'Hybrid Maritime Security'

Jakarta, IDM – Rivalitas antara Cina dan Amerika Serikat (AS) di kawasan Laut Cina Selatan (LCS) kian membayangi stabilitas ekonomi global. TNI AL menilai ketegangan dua kekuatan raksasa tersebut berpotensi memicu perang ekonomi baru yang berujung pada perebutan sumber daya energi dan pangan dunia.

Pandangan strategis tersebut mengemuka saat Kepala Pusat Pengkajian Maritim Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Kapusjianmar Seskoal) Laksma Salim menghadiri forum internasional di Kunming, Yunnan, Cina. Pertemuan bertajuk 'The 4th China ASEAN Defense Think Tank Exchange Program' tersebut berlangsung pada 8 hingga 11 Juli 2026.

Baca Juga: Jetex-Republik Manor Kerja Sama Perkuat Ekosistem Aviasi Privat Nasional

Mengutip keterangan Dispenal, Sabtu (11/7), forum tersebut mempertemukan 160 pakar militer dan akademisi dunia untuk memetakan ulang risiko keamanan global. Peta geopolitik saat ini beralih menjadi ancaman hibrida yang mengombinasikan metode konvensional, siber, hingga tekanan ekonomi. Jika sengketa di LCS pecah tanpa pengelolaan yang tepat, dampaknya akan menjadi pengubah permainan (game changer) bagi konfrontasi Cina-AS.

Indonesia mendesak ASEAN untuk mengambil posisi sebagai penyeimbang kekuatan kawasan demi mengantisipasi benturan kepentingan tersebut. Blok Asia Tenggara perlu mentransformasikan wilayah LCS menjadi zona damai melalui kepatuhan hukum, kerja sama nyata, dan penguatan kesejahteraan bersama.

Dalam sesi diskusi keamanan maritim, Salim resmi menawarkan konsep Hybrid Maritime Security Governance System. Konsep ini merupakan sebuah sistem tata kelola keamanan laut campuran yang melibatkan lintas sektor, mulai dari negara, organisasi regional, kekuatan militer, penegak hukum, sektor swasta, hingga aktor nonnegara.

Salim menjelaskan, tata kelola ini sengaja dirancang untuk mengatasi ancaman keamanan laut secara fleksibel dan terkoordinasi. Penerapan sistem baru ini wajib bersandar penuh pada aturan hukum internasional serta regulasi keselamatan bernavigasi global.

Gagasan dari perwakilan TNI AL ini diperkuat oleh analisis para ahli tanah air yang turut hadir di Cina. Indonesia mengirimkan Guru Besar Universitas Pertahanan Anak Agung Banyu Perwita bersama peneliti senior dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Pieter Alexander Pandie untuk memperdalam analisis dari kacamata akademis.

Baca Juga: KSAU Tinjau Latihan “Brahmastra Perkasa”, Perkuat Kesiapan Operasi Udara

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali telah memetakan lonjakan krisis hibrida global yang mengincar kedaulatan sumber daya laut nasional. Saat memberikan pembekalan virtual kepada perwira siswa Sesko TNI, Selasa (7/7), Ali menegaskan TNI AL menyiapkan doktrin Maritime Multi-Domain Operation (operasi maritim lintas domain) untuk mengamankan aset strategis negara yang menjadi fokus Presiden Prabowo Subianto.

Strategi pertahanan modern tersebut mengintegrasikan seluruh lini kekuatan maritim sekaligus menuntut kolaborasi lintas sektor guna meruntuhkan ego sektoral. Penguatan kapasitas perwira dan penerapan taktik lintas domain ini menjadi langkah konkret TNI AL dalam menaikkan posisi tawar diplomasi maritim Indonesia, sekaligus memastikan kekayaan alam nasional aman dari eksploitasi asing.