Capaian Sebulan Presidensi Indonesia dalam Dewan Keamanan PBB

124
Menlu RI Retno L. P. Marsudi saat memimpin debat terbuka Dewan Keamanan PBB DK PBB dengan tema “Menabur Benih Perdamaian: Meningkatkan Keselamatan dan Kinerja Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB” di Markas PBB di New York, AS (7/5/2019)/Dok.Foto: Kementerian Luar Negeri

Artikel ini ditulis oleh: Marina Ika Sari (Peneliti The Habibie Center)

Pada bulan Agustus 2020, Indonesia menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan mengusung tema “Memajukan Perdamaian”. Ini merupakan presidensi kedua Indonesia, setelah sebelumnya pernah menjabat pada Mei 2019 lalu.[1] Pada masa jabatan kali ini, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk tetap mempromosikan perdamaian dan keamanan dunia di tengah kondisi pandemi COVID-19. Namun, dengan segala tantangan dan keterbatasan yang ada, Indonesia berhasil menjalankan tugasnya sebagai Presiden DK PBB dengan capaian yang dihasilkan selama sebulan penuh masa jabatan.

Ruang Sidang Dewan Keamanan PBB/Dok.Foto: Kementerian Luar Negeri RI

Selama bulan Agustus, terdapat total 50 kegiatan yang berhasil diselenggarakan, baik melalui pertemuan langsung maupun secara virtual. Indonesia telah memimpin 12 pertemuan terbuka, 12 pertemuan tertutup, 5 agenda tambahan, dan 12 pertemuan Badan Subsider DK PBB. [2] Di antara pertemuan-pertemuan tersebut, terdapat 3 pertemuan yang menjadi signature events, yaitu:

  1. Meeting on the Linkage of Counter Terrorism and Organized Crimes

Pada pertemuan yang dilaksanakan pada 6 Agustus 2020 ini, Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri menekankan tiga poin utama, antara lain: (1) menyesuaikan kebijakan dalam menangani keterkaitan antara terorisme dan kejahatan terorganisir yang selama ini diambil dan harus ada sinergi antar aparat penegak hukum; (2) memperkuat infrastruktur hukum dan institusi dalam mengatasi keterkaitan antara terorisme dan kejahatan terorganisir yang harus diadopsi ke dalam hukum nasional negara; (3) memperkuat mekanisme kerjasama di kawasan dalam merespons isu terorisme dan kejahatan terorganisir.[3]

2. Meeting on The Pandemic and The Challenges of Sustaining Peace

Melalui format debat terbuka yang diselenggarakan pada 12 Agustus 2020, Indonesia menyampaikan tiga hal yang menjadi prioritas utama, yaitu: (1) aspek bina damai perlu menjadi bagian dalam upaya penanggulangan pandemi secara komprehensif; (2) upaya bina damai membutuhkan sinergi antara badan kerja dalam sistem PBB; (3) mengoptimalisasikan penggunaan sumber daya yang terbatas untuk upaya bina damai, karena mayoritas negara terdampak konflik dihadapkan dengan pada pilihan yang sulit antara pengeluaran untuk infrastruktur kesehatan atau untuk pembangunan perdamaian.[4]

3. Arria Formula on Cyber and Protection of Civilians

Arria formula merupakan pertemuan informal yang diinisiasi oleh satu atau lebih anggota DK PBB. Dalam pertemuan yang diselenggarakan pada 26 Agustus 2020 dan dipimpin oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Duta Besar Dian Triansyah Djani, Indonesia mengangkat sejumlah isu yaitu berbagai dampak dari serangan siber terhadap obyek vital, termasuk bagi kemanusiaan, serta pentingnya penguatan legislasi nasional dan norma internasional sebagai upaya melindungi infrastruktur sipil. Oleh karena itu, Indonesia mendorong adanya upaya bilateral, regional, dan global dalam penguatan kapasitas dan pemahaman bersama untuk menghadapi tantangan keamanan siber. Pertemuan ini menjadi salah satu wujud kontribusi Indonesia dalam mempromosikan lingkungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang terbuka, aman, stabil, dan damai.[5]

Selain tiga signature events di atas, DK PBB juga mengadakan pertemuan yang membahas tentang upaya perdamaian di berbagai wilayah seperti Yaman, Mali, Somalia, Suriah, Lebanon, Guinea-Bissau, dan Palestina. Terkait dengan isu Palestina, Indonesia secara konsisten menegaskan kembali dukungannya terhadap Palestina dengan menyerukan beberapa hal yaitu mendesak Israel untuk menghentikan rencana aneksasi, bukan hanya menundanya, perlunya meneruskan bantuan kemanusiaan karena konflik sangat berdampak pada warga Palestina, dan perlunya solusi yang komprehensif dari masyarakat internasional.[6]

Saat menjabat, Indonesia menargetkan dua output dokumen yang dihasilkan, yaitu dokumen yang terkait tentang personel penjaga perdamaian perempuan dan dokumen yang terkait dengan penanggulangan terorisme khususnya isu prosecution, rehabilitation, reintergation (PRR). Di bawah kepemimpinan Indonesia, DK PBB telah berhasil mengesahkan Resolusi 2538 (2020) tentang personel penjaga perdamaian perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Dengan diprakarsai oleh Indonesia dan disponsori oleh 97 negara angggota PBB, Resolusi 2538 (2020) menjadi resolusi pertama dalam sejarah diplomasi Indonesia di DK PBB. Resolusi ini pun disebut sebagai “Presidential Text”. Hal yang ditekankan dalam resolusi tersebut antara lain mengenai perlunya meningkatkan jumlah personel perempuan dalam misi pemerliharaan perdamaian PBB, kerjasama pelatihan dan pengembangan kapasitas, membentuk jaringan dan database personel perempuan, upaya meningkatkan keselamatan dan keamanan personel perempuan, menyediakan sarana dan fasilitas khusus bagi personel perempuan, serta meningkatkan kerjasama antara PBB dan organisasi kawasan.[7] Selain mengesahkan resolusi tentang personel penjaga perdamaian perempuan, terdapat 3 resolusi lainnya yang disahkan oleh DK PBB yaitu resolusi tentang perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Lebanon (UNIFIL), resolusi perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Somalia (UNSOM), dan resolusi perpanjangan rezim sanksi di Mali.[8]

Kemudian, terkait dengan gagasan Indonesia mengenai resolusi penanggulangan terorisme, sayangnya tidak berhasil disahkan karena veto oleh satu negara walaupun telah mendapatkan dukungan dari 14 negara anggota DK PBB lainnya.[9] Jadi, dari dua output dokumen yang ditargetkan Indonesia, satu dokumen berhasil tercapai dan satu dokumen lainnya tidak berhasil tercapai.

Capaian Indonesia sebagai Presiden DK PBB dapat dinilai cukup baik dan mendapatkan apresiasi dari dunia internasional. Hasil pencapaian Indonesia tersebut tentu saja mencerminkan kekuatan diplomasi dan kapasitas kepemimpinan Indonesia dalam merespons isu-isu global yang sedang berkembang. Ke depan, diharapkan Indonesia mendapat kesempatan-kesempatan lain untuk menduduki posisi strategis dalam forum internasional. Hal ini tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam konteks hubungan internasional, tetapi juga dapat mengedepankan kepentingan Indonesia di dalamnya.


Referensi:

[1] Republika, “Jadi Presiden DK PBB, Indonesia Bawa Misi Majukan Perdamaian,” https://www.republika.co.id/berita/qdwql3382/jadi-presiden-dk-pbb-indonesia-bawa-misi-majukan-perdamaian, 23 Juli 2020, diakses pada 1 September 2020.

[2] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Akhiri Presidensi DK PBB, Indonesia Tuai Penghargaan Dunia,” https://kemlu.go.id/portal/id/read/1638/berita/akhiri-presidensi-dk-pbb-indonesia-tuai-penghargaan-dunia, 1 September 2020, diakses pada 2 September 2020.

[3] Republika, “Menlu Retno Pimpin Sidang DK PBB Secara Virtual,” https://republika.co.id/berita/qeop9x459/menlu-retno-pimpin-sidang-dk-pbb-secara-virtual, 7 Agustus 2020, diakses pada 2 September 2020.

[4] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Pimpin Sidang DK PBB, Indonesia Perkuat Diplomasi Perdamaian di Tengah Pandemi,” https://kemlu.go.id/portal/id/read/1552/berita/pimpin-sidang-dk-pbb-indonesia-perkuat-diplomasi-perdamaian-di-tengah-pandemi, 12 Agustus 2020, diakses pada 2 September 2020.

[5] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Pimpin DK PBB, Indonesia Prakarsai Pembahasan Perlindungan Obyek Vital dari Serangan Siber,” https://kemlu.go.id/newyork-un/id/news/8225/pimpin-dk-pbb-indonesia-prakarsai-pembahasan-perlindungan-obyek-vital-dari-serangan-siber, 26 Agustus 2020, diakses pada 3 September 2020.

[6] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Pimpin DK PBB, Indonesia Tegaskan Rencana Israel Aneksasi Palestina Harus Dibatalkan,” https://kemlu.go.id/newyork-un/id/news/8194/pimpin-dk-pbb-indonesia-tegaskan-rencana-israel-aneksasi-palestina-harus-dibatalkan, 25 Agustus 2020, diakses pada 4 September 2020.

[7] Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “DK PBB Sahkan Resolusi Indonesia tentang Penjaga Perdamaian Dunia Perempuan,” 29 Agustus 2020, diakses pada 4 September 2020.

[8] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Akhiri Presidensi DK PBB, Indonesia Tuai Penghargaan Dunia,” https://kemlu.go.id/portal/id/read/1638/berita/akhiri-presidensi-dk-pbb-indonesia-tuai-penghargaan-dunia, 1 September 2020, diakses pada 2 September 2020.

[9] Ibid.,