INTERNASIONAL

Swiss Sambut Putusan ICJ terhadap Myanmar, Langkah Menegakkan Keadilan bagi Rohingya

ICJ
Sidang putusan Mahkamah Internasional di Den Haag pada Kamis (19/11).Dok. UN Photo/ICJ-CIJ

Jakarta, IDM – Departemen Luar Negeri Federal Swiss menilai putusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) terkait genosida yang dilakukan Myanmar merupakan langkah penting bagi etnis Rohingya.

Melansir Anadolu, Sabtu (21/11), putusan bersejarah ICJ itu disebut sebagai kemajuan dalam upaya internasional untuk memastikan akuntabilitas atas pelanggaran terhadap etnis Rohingya. "Swiss menganggap putusan ini sebagai langkah maju yang penting dalam upaya internasional untuk menjamin akuntabilitas serta menghadirkan keadilan bagi para korban dan penyintas dari etnis Rohingya," katanya.

"ICJ merupakan badan peradilan utama PBB dan oleh karena itu merupakan institusi sentral dalam menjaga tatanan internasional berdasarkan hukum internasional," seraya menyerukan semua pihak untuk memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam putusan tersebut.

Adapun, Pemerintah Swiss telah menerapkan sanksi terhadap Myanmar, yang mencakup embargo senjata, pembekuan aset, serta larangan perjalanan yang menyasar individu dan entitas tertentu.

Pemerintah Swiss pertama kali menjatuhkan sanksi terhadap Myanmar pada tahun 2000 akibat pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun sebagian besar pembatasan dicabut pada tahun 2012, embargo senjata tetap diberlakukan. Swiss kembali memperketat sanksi pada tahun 2018 serta menerapkan pembatasan keuangan menyusul kudeta militer tahun 2021.

Sebelumnya, ICJ memutuskan bahwa Myanmar telah melakukan genosida terhadap Muslim Rohingya selama operasi militer tahun 2017 di negara bagian Rakhine bagian utara. Putusan semacam itu merupakan yang pertama kalinya ditetapkan terhadap sebuah negara.

Dalam putusan tersebut, ICJ menuntut Myanmar mengambil langkah-langkah guna mencegah pelanggaran lebih lanjut. ICJ juga memberikan waktu dua tahun kepada Myanmar untuk melaporkan bentuk pertanggungjawaban berupa restitusi.

PERTAHANAN NASIONAL

Hankam

LIHAT SEMUA
Ilustrasi anggota OPM

Ganti Lagi, TNI Ubah Penyebutan “OPM” jadi “KEB”

Markas Besar TNI resmi mengubah penyebutan kelompok separatis bersenjata di Papua dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) menjadi Kelompok Ekstremis Bersenjata (KEB) berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI tertanggal 18 November 2026 guna menghindari generalisasi terhadap masyarakat Papua.

INOVASI & ALUTSISTA

Teknologi

LIHAT SEMUA
Satelit

Jalan Panjang Indonesia Menuju Kedaulatan Satelit Pertahanan

Satelit pertahanan memiliki peran vital sebagai pengganda kekuatan dalam menjaga wilayah kepulauan Indonesia. Selain inovasi teknologi dan riset, penguatan sumber daya manusia menjadi kunci utama agar Indonesia tidak sekadar menjadi pengguna di langit sendiri.

VISUAL DISPATCH

In Frame

LIHAT SEMUA
ARSIP & SEJARAH

History

LIHAT SEMUA