Myanmar Sebut Putusan Mahkamah Internasional Tidak Adil

Jakarta, IDM – Pemerintah Myanmar menepis putusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ), yang menyatakan bahwa Myanmar bertanggung jawab atas genosida terhadap Rohingya. Putusan itu disebut tidak adil dan bukan keputusan yang bulat.
Dilansir Anadolu, Jumat (20/11), kantor berita Myanmar Now melaporkan bahwa Khaing Khaing Soe, juru bicara Presiden Min Aung Hlaing menolak putusan ICJ tersebut. Ia menyebut pihaknya memerlukan waktu untuk mempelajarinya.
"Tidak semua dari 15 hakim setuju. Sembilan hakim setuju dengan keputusan ini, sementara enam lainnya tidak setuju. Jadi, ini bukan keputusan yang bulat. Menurut saya, ini tidak adil," ujarnya.
Soe juga menyinggung sikap Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Presiden Cina Xi Jinping, dan Presiden Rusia Vladimir Putin terhadap ICJ.
Sebelumnya, ICJ memutuskan bahwa Myanmar bertanggung jawab atas genosida terhadap Rohingya selama operasi militernya pada tahun 2017 di negara bagian Rakhine bagian utara. ICJ menuntut Myanmar untuk melakukan beberapa hal di antaranya memberikan restitusi kepada para korban dan mengambil langkah-langkah guna mencegah pelanggaran lebih lanjut.
Kasus ini diajukan oleh negara Gambia pada tahun 2019. Keputusan ICJ itu pun merupakan peristiwa bersejarah karena untuk pertama kalinya sebuah negara dimintai pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan genosida.
Hankam

Ditinjau Menhan Sjafrie, Lanud Haluoleo Tunjukkan Progres Pembangunan Infrastruktur Skadron Baru
Komandan Lanud Haluoleo Kolonel Pnb Tarmuji Hadi Susanto menunjukkan progres pembangunan shelter skadron baru di Kendari, Sulawesi Tenggara, saat ditinjau oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Pembangunan infrastruktur ini merupakan bagian dari rencana peningkatan status Lanud Haluoleo menjadi Tipe A dan Main Operating Base (MOB) untuk memperkuat kemampuan operasional TNI AU.
Teknologi

Jalan Panjang Indonesia Menuju Kedaulatan Satelit Pertahanan
Satelit pertahanan memiliki peran vital sebagai pengganda kekuatan dalam menjaga wilayah kepulauan Indonesia. Selain inovasi teknologi dan riset, penguatan sumber daya manusia menjadi kunci utama agar Indonesia tidak sekadar menjadi pengguna di langit sendiri.
In Frame

History

Jelang HUT ke-81, Korps Marinir Bangga Ali Sadikin jadi Pahlawan Nasional
Keluarga besar Korps Marinir menyambut penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Letjen KKO (Purn) Ali Sadikin. Pangkormar Letjen TNI (Mar) Endi Supardi menilai momen ini menjadi teladan dan kebanggaan tersendiri menjelang peringatan HUT ke-81 Korps Marinir.































































































