INTERNASIONAL

Mahkamah Internasional Putuskan Myanmar Bertanggung Jawab Atas Genosida Rohingya

Mahkamah Internasional
Sidang putusan Mahkamah Internasional di Den Haag pada Kamis (19/11).Dok. UN Photo/ICJ-CIJ

Jakarta, IDM – Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa Myanmar melakukan genosida terhadap etnis Rohingya, sebuah putusan bersejarah karena untuk pertama kalinya ICJ menetapkan suatu negara bertanggung jawab atas tindakan semacam itu.

Dalam perkara yang diajukan oleh Gambia terhadap Myanmar terkait dugaan pelanggaran Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, ICJ memutuskan untuk memenangkan Gambia, dengan perolehan suara sembilan banding enam di antara para hakim dan menyatakan bahwa Myanmar telah melakukan genosida terhadap etnis Rohingya.

Putusan ICJ yang ditetapkan pada Kamis (19/11) juga menyatakan bahwa Myanmar telah melanggar kewajiban-kewajiban lain di bawah konvensi tersebut, termasuk kewajiban untuk menghukum pihak-pihak yang bertanggung jawab atas genosida serta kewajiban untuk mencegah terjadinya genosida. Putusan ICJ ini bersifat final dan tidak dapat diajukan banding.

"Mahkamah menyatakan bahwa Myanmar melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya di wilayah utara Negara Bagian Rakhine selama “operasi pembersihan” pada tahun 2017, yang melanggar kewajiban negara tersebut berdasarkan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida," tulis ICJ melansir laman resminya, Jumat (20/11).

Lebih lanjut, ICJ memerintahkan Myanmar untuk menghentikan segala pelanggaran yang sedang berlangsung dengan menetapkan undang-undang yang memberikan efek penuh terhadap kewajiban-kewajibannya berdasarkan Konvensi; mengambil langkah-langkah segera dan efektif untuk menyelidiki semua pihak yang diduga terlibat serta menuntut dan menghukum mereka jika terbukti bersalah.

ICJ pun menuntut Myanmar untuk memberikan jaminan dan kepastian agar pelanggaran serupa tidak terulang di masa depan; menerapkan langkah-langkah pemulihan (restitusi) bagi kelompok Rohingya, termasuk mengizinkan mereka untuk kembali ke tempat tinggal asal secara aman serta memfasilitasi penyatuan kembali keluarga bagi warga Rohingya yang terpaksa mengungsi akibat tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh Pihak Tergugat. Myanmar juga dituntut memberikan kompensasi kepada kelompok Rohingya atas kerugian yang telah ditimbulkan.

"Perihal jumlah serta tata cara pemberian kompensasi atau bentuk pemulihan lainnya akan ditentukan pada tahap persidangan selanjutnya. Untuk itu, Myanmar diwajibkan untuk menyampaikan laporan kepada Mahkamah—paling lambat dua tahun sejak Putusan ini ditetapkan—mengenai langkah-langkah pemulihan yang telah diambil, serta rincian mengenai jumlah dan tata cara pemberian kompensasi tersebut," pungkas ICJ.

PERTAHANAN NASIONAL

Hankam

LIHAT SEMUA
Sjafrie Sjamsoeddin

Ditinjau Menhan Sjafrie, Lanud Haluoleo Tunjukkan Progres Pembangunan Infrastruktur Skadron Baru

Komandan Lanud Haluoleo Kolonel Pnb Tarmuji Hadi Susanto menunjukkan progres pembangunan shelter skadron baru di Kendari, Sulawesi Tenggara, saat ditinjau oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Pembangunan infrastruktur ini merupakan bagian dari rencana peningkatan status Lanud Haluoleo menjadi Tipe A dan Main Operating Base (MOB) untuk memperkuat kemampuan operasional TNI AU.

INOVASI & ALUTSISTA

Teknologi

LIHAT SEMUA
Satelit

Jalan Panjang Indonesia Menuju Kedaulatan Satelit Pertahanan

Satelit pertahanan memiliki peran vital sebagai pengganda kekuatan dalam menjaga wilayah kepulauan Indonesia. Selain inovasi teknologi dan riset, penguatan sumber daya manusia menjadi kunci utama agar Indonesia tidak sekadar menjadi pengguna di langit sendiri.

VISUAL DISPATCH

In Frame

LIHAT SEMUA
ARSIP & SEJARAH

History

LIHAT SEMUA