Menko Polkam Dudung Tegaskan Kritik terhadap Pemerintah Bukan Ancaman, Demokrasi Harus Tetap Terjaga

Jakarta, IDM – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menegaskan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan kritik terhadap pemerintah merupakan hak konstitusional yang harus dihormati.
Menurutnya, menjaga stabilitas keamanan nasional tidak boleh dipertentangkan dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Hal itu diungkapkan Dudung untuk menyikapi dinamika situasi nasional yang membutuhkan kedewasaan seluruh elemen bangsa dalam menjaga persatuan dan ketertiban.
Ia menilai perbedaan pilihan politik, pandangan, maupun pendapat merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan demokrasi.
Maka dari itu, masyarakat harus diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi secara damai, tertib, dan bertanggung jawab.
"Keamanan dan demokrasi harus berjalan beriringan. Hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat secara damai, tertib, dan bertanggung jawab harus tetap dihormati," ujar Dudung.
Ia menekankan kritik terhadap pemerintah tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Justru, ruang demokrasi yang sehat membutuhkan keterbukaan terhadap perbedaan pandangan dan kritik konstruktif.
Namun, Dudung mengingatkan agar kebebasan berpendapat tidak disalahgunakan untuk menyebarkan kebencian, melakukan kekerasan, ataupun menghasut masyarakat melakukan tindakan yang melanggar hukum.
Menurutnya, perbedaan pendapat harus menjadi bagian dari proses demokrasi yang memperkuat kehidupan berbangsa, bukan justru menjadi pemicu perpecahan.
"Persatuan bukan berarti kita harus memiliki pendapat yang sama. Persatuan adalah ketika kita mampu berbeda pendapat, tetapi tetap saling menghormati, saling menjaga, dan tetap berdiri bersama sebagai satu bangsa," tegasnya.
Dudung juga mengingatkan aparat penegak hukum agar senantiasa menjalankan tugas secara profesional, adil, transparan, dan proporsional. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa diskriminasi serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Negara, kata Dudung, harus hadir memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, stabilitas keamanan dapat terpelihara tanpa mengesampingkan hak-hak demokratis warga negara.
Di tengah derasnya arus informasi, Dudung meminta masyarakat lebih berhati-hati menggunakan media sosial.
Verifikasi informasi perlu guna mencegah penyebaran hoaks, fitnah, dan provokasi yang berpotensi memperkeruh situasi.
Ia mengajak seluruh masyarakat mengedepankan dialog, musyawarah, dan semangat gotong royong dalam menyelesaikan persoalan sosial.
Dudung mengemukakan membutuhkan suasana demokrasi yang sehat sekaligus stabilitas keamanan yang kuat sebagai fondasi keberlanjutan pembangunan nasional.
Hankam

TNI AU-RAAF Jajaki Peluang Kerja Sama Pendidikan dan Latihan bagi Penerbang-Instruktur Penerbang
TNI AU dan Angkatan Udara Australia (RAAF) menjajaki peluang kerja sama pendidikan serta latihan untuk penerbang dan instruktur penerbang guna meningkatkan kompetensi SDM dan memperkuat hubungan kelembagaan kedua angkatan udara.
Teknologi

Jalan Panjang Indonesia Menuju Kedaulatan Satelit Pertahanan
Satelit pertahanan memiliki peran vital sebagai pengganda kekuatan dalam menjaga wilayah kepulauan Indonesia. Selain inovasi teknologi dan riset, penguatan sumber daya manusia menjadi kunci utama agar Indonesia tidak sekadar menjadi pengguna di langit sendiri.
In Frame

History

Jelang HUT ke-81, Korps Marinir Bangga Ali Sadikin jadi Pahlawan Nasional
Keluarga besar Korps Marinir menyambut penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Letjen KKO (Purn) Ali Sadikin. Pangkormar Letjen TNI (Mar) Endi Supardi menilai momen ini menjadi teladan dan kebanggaan tersendiri menjelang peringatan HUT ke-81 Korps Marinir.





























































































