POLKAM

Kemenko Polkam Percepat Penguatan Kewenangan Majelis Rakyat Papua

Kemenko Polkam
Kemenko Polkam percepat penguatan kewenangan Majelis Rakyat Papua.Dok. Kemenko Polkam

Jakarta, IDM – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong percepatan penguatan kewenangan dan kelembagaan Majelis Rakyat Papua (MRP) melalui penyempurnaan regulasi.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan MRP semakin optimal menjalankan fungsi representasi kultural Orang Asli Papua (OAP), sekaligus memperkuat perannya dalam menyalurkan aspirasi dan melindungi hak-hak masyarakat adat di Tanah Papua.

Komitmen ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Penguatan Kewenangan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Keuangan MRP melalui Revisi Peraturan Pemerintah tentang MRP yang diselenggarakan Kemenko Polkam melalui Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus di Jakarta.

Rapat koordinasi merupakan tindak lanjut rekomendasi Kemenko Polkam mengenai percepatan penyelesaian revisi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua.

Pembaruan regulasi dilakukan untuk memperkuat kedudukan MRP sebagai lembaga representasi kultural OAP di tengah dinamika pelaksanaan otonomi khusus di Papua.

Dalam pembahasan, Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus Kemenko Polkam, Ruly Chandrayadi, menegaskan penguatan MRP membutuhkan komitmen dan sinergi seluruh kementerian/lembaga.

Hal itu perlu dilakukan agar pembaruan regulasi tidak berhenti pada aspek normatif, tetapi mampu meningkatkan efektivitas kelembagaan.

“Penguatan Majelis Rakyat Papua memerlukan sinergi lintas kementerian/lembaga melalui percepatan penyelesaian regulasi, penguatan kelembagaan, serta tata kelola keuangan yang efektif dan akuntabel,” ujar Ruly.

Ia berharap, melalui penyempurnaan regulasi tersebut, MRP dapat semakin optimal menjalankan fungsi representasi kultural, menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melindungi hak-hak Orang Asli Papua.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memaparkan perkembangan penyusunan rancangan regulasi yang telah melalui serangkaian pembahasan lintas kementerian/lembaga dengan melibatkan pemerintah daerah di Tanah Papua.

Penyempurnaan rancangan mencakup sejumlah substansi strategis, mulai dari penguatan kewenangan dan kelembagaan MRP, mekanisme keanggotaan, pemenuhan hak keuangan, hingga pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas lembaga tersebut.

Kemudian, Kementerian Hukum menyoroti pentingnya harmonisasi norma dan penyempurnaan substansi agar regulasi yang dihasilkan memiliki kepastian hukum serta tidak menimbulkan tumpang tindih pengaturan.

Mengingat cakupan perubahan yang cukup luas, penyusunan peraturan pemerintah baru dinilai lebih tepat dibandingkan sekadar melakukan revisi terhadap regulasi sebelumnya.

Adapun proses harmonisasi ditargetkan dapat diselesaikan pada awal Desember 2026 setelah seluruh substansi memperoleh kesepakatan bersama antarkementerian/lembaga.

PERTAHANAN NASIONAL

Hankam

LIHAT SEMUA
Iwan Setiawan

Ini Pesan Pangkostrad untuk Prajurit di Papua

Panglima Kostrad (Pangkostrad) Letjen TNI Iwan Setiawan melakukan kunjungan kerja perdana ke Yonif 753/Arga Vira Tama di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, guna mengingatkan prajurit untuk senantiasa menjaga disiplin, kesiapsiagaan operasi, serta mengedepankan pendekatan teritorial yang humanis.

INOVASI & ALUTSISTA

Teknologi

LIHAT SEMUA
Satelit

Jalan Panjang Indonesia Menuju Kedaulatan Satelit Pertahanan

Satelit pertahanan memiliki peran vital sebagai pengganda kekuatan dalam menjaga wilayah kepulauan Indonesia. Selain inovasi teknologi dan riset, penguatan sumber daya manusia menjadi kunci utama agar Indonesia tidak sekadar menjadi pengguna di langit sendiri.

VISUAL DISPATCH

In Frame

LIHAT SEMUA
ARSIP & SEJARAH

History

LIHAT SEMUA