Komisi I DPR RI

Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi menilai pergantian jabatan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman idealnya dilakukan setelah Pemilu 2024, namun hal tersebut lanjutnya butuh waktu lama karena penundaan pergantian itu butuh revisi Pasal 53 Undang-Undang (UU) Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani meminta penjelasan terkait konteks rencana Presiden RI Joko Widodo yang akan melakukan evaluasi jabatan perwira TNI pada jabatan sipil, menyusul ditetapkannya Kepala Basarnas sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letjen TNI Agus Subiyanto, memimpin upacara penutupan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-116 yang digelar di Lapangan Desa Tebing, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Kamis (8/6).

Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI menggelar rapat kerja secara tertutup bersama Komisi I di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, (7/6).

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengusulkan untuk memanggil Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dalam rapat internal mendatang guna membahas praktik jual beli senjata dan amunisi, khususnya di Kodam XVII/Cenderawasih.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyoroti keputusan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang meningkatkan status operasi Siaga Tempur di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Status Siaga Tempur itu dikeluarkan menyusul gugurnya sejumlah prajurit saat melakukan operasi pencarian pilot Susi Air akibat serangan KKB.

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani meminta Peraturan Presiden (Perpres) terkait pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme diundangkan sehingga jelas peran seperti apa yang bisa dilakukan TNI.

Indonesia akan mendapatkan hibah alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari Australia, berupa 15 unit kendaraan taktis (rantis) Bushmaster dalam kondisi refurbished.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid resmi mengesahkan pemberhentian Jenderal TNI Andika Perkasa dan pengangkatan Laksamana TNI Yudo Margono sebagai panglima TNI baru, pada rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/12).

Dengan disetujuinya Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Kerja Sama Pertahanan, Komisi I DPR RI berharap, baik Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Singapura, dapat secara penuh menjaga kedaulatan antarkedua negara. Tentu, perjanjian pertahanan tersebut harus berlandaskan pada prinsip-prinsip kesetaraan, kepercayaan, dan pengertian.

Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono, mengungkapkan DPR akan menggelar rapat paripurna untuk menyetujui Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono menjadi Panglima TNI, pascamengikuti fit and proper test pada hari ini.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, bakal mempertimbangkan sejumlah masukan dari Komisi I DPR RI, khususnya mengenai operasi militer di wilayah Aceh, Papua, dan Laut Cina Selatan.

Saat menyampaikan visi dan misi dalam fit and proper test calon Panglima TNI di Komisi I DPR RI, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, menegaskan bakal menjamin tidak ada lagi prajurit militer yang bersikap arogan dan menyakiti rakyat.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, resmi bakal mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai calon tunggal pengganti Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto menghadiri rapat kerja (raker) dengan Komisi I DPR, Senin (28/11). Agenda tersebut membahas RUU Pengesahan Perjanjian Kerja Sama Bindang Pertahanan antara Pemerintah RI dengan dua negara, Singapura dan Republik Fiji.