Jakarta, IDM – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyoroti keputusan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang meningkatkan status operasi Siaga Tempur di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Status Siaga Tempur itu dikeluarkan menyusul gugurnya sejumlah prajurit saat melakukan operasi pencarian pilot Susi Air akibat serangan KKB.
Menurut Meutya, walaupun status ditingkatkan jadi Siaga Tempur, tapi pendekatan penyelesaiannya masih setengah hati.
Baca Juga: Tiba-tiba KRI Bima Suci Dikunjungi Angkatan Laut Sri Lanka, Ada Apa?
“Kalau mau ditingkatkan jadi Siaga Tempur, tapi pendekatannya penyelesaiannya masih setengah hati, yang akan jadi korban para prajurit TNI dan warga sipil,” kata Meutya dalam keterangan tertulis dikutip dari website resmi DPR RI, Kamis, (27/4).
Lanjut Meutya pemerintah bisa menentukan pendekatan terbaik untuk menumpas KKB lewat kolaborasi dengan sejumlah pihak terkait. Apalagi berdasarkan keterangan dari TNI, KKB merekrut remaja di wilayah Papua untuk menjadi anggota sehingga harus diantisipasi sebaik-baiknya.
Baca Juga: Komisi I Minta Perpres Pelibatan TNI dalam Mengatasi Terorisme Diundangkan
“Pemerintah dengan informasi yang dihimpun oleh intelijen dan masukan dari tokoh masyarakat lokal dapat menentukan pendekatan apa yang paling tuntas untuk memutus rangkaian kekerasan yang dilakukan KKB,” sebutnya.
Meutya juga berharap semua pihak saling bekerja sama agar tidak berjalan sendiri-sendiri dalam upaya penumpasan aksi-aksi teror KKB. “Libatkan juga semua unsur yang mewakili masyarakat Papua sambil terus mengedepankan pendekatan sosial, politik dan ekonomi kesejahteraan,” katanya. (rr)
