Jakarta, IDM – Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, bakal mempertimbangkan sejumlah masukan dari Komisi I DPR RI, khususnya mengenai operasi militer di wilayah Aceh, Papua, dan Laut Cina Selatan.
“Nanti akan kita lihat situasinya, apakah masih relevan atau tidak karena ada daerah yang sudah kondusif, ada daerah yang masih kerawanan tinggi,” ujar Yudo usai menjalani fit and proper test di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (2/12).
Sebelumnya, 30 menit pertama pelaksanaan fit and proper test, Yudo menyampaikan empat program untuk mewujudkan visi yang bertajuk ‘TNI Patriot NKRI’. Pertama, Yudo menjelaskan pembangunan sumber daya TNI unggul yang profesional dan memiliki jiwa tangguh. Kedua, meningkatkan kesiapan operasional satuan-satuan TNI, baik personel dan alutsista.
Ketiga, lanjut Yudo, memperkuat implementasi konsep gabungan yang telah dilakukan. Nantinya, Panglima TNI akan dibantu Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) dalam menjalankan tugas.
“Mengingat waktu itu dalam Kogabwilhan efektivitas kodal Panglima TNI. Kogabwilhan I, II, III akan jadi pelaksana tugas Panglima TNI dalam operasi, maupun latihan sesuai wilayah kerja,” papar Yudo. Nantinya, Kogabwilhan akan memimpin kotama-kotama operasional sesuai yang ditentukan.
Baca: Sampaikan Visi-Misi Panglima TNI, Yudo Jamin Tak Ada Prajurit Arogan
Keempat, Yudo akan memantapkan implementasi reformasi birokrasi dan kultur organisasi di tubuh TNI. Ia menjelaskan karakter kekuatan TNI sebagai Patriot NKRI, yakni TNI profesional, modern, tangguh. “Profesional berarti tiga matra harus memiliki tingkat kemampuan dan naluri tempur yang tinggi. Diiringi kedisiplinan serta menyatu dengan rakyat,” tuturnya. (at)
