Jakarta, IDM – Dengan disetujuinya Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Kerja Sama Pertahanan, Komisi I DPR RI berharap, baik Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Singapura, dapat secara penuh menjaga kedaulatan antarkedua negara. Tentu, perjanjian pertahanan tersebut harus berlandaskan pada prinsip-prinsip kesetaraan, kepercayaan, dan pengertian.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI Sugiono dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12).
Sejalan dengan peningkatan hubungan antardua negara tersebut, DPR berharap masing-masing negara dapat menyerap pengalaman sekaligus pengetahuan, terutama bidang teknologi pertahanan.
“Politik luar negeri Indonesia dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes. Wujud dari diplomasi pertahanan adalah terjalinnya kerja sama di bidang pertahanan dengan negara-negara sahabat, salah satunya dengan Pemerintah Republik Singapura,” tuturnya.
“Kerja sama bidang pertahanan akan menentukan secara signifikan posisi tawar negara dalam tatanan hubungan antarnegara dan politik internasional”, ucap Sugiono.
Baca: DPR Akan Gelar Paripurna Khusus Pengesahan Panglima TNI
Bagi Sugiono, kerja sama ini berpotensi tidak hanya meminimalisasi potensi ancaman, akan tetapi juga meningkatkan kemampuan industri pertahanan negara.
“Kami berharap kerja sama di bidang pertahanan ini dapat menjaga hubungan baik Indonesia-Singapura dan meningkatkan kesejahteraan dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara,” pungkas Legislator Daerah Pemilihan Jawa Tengah I itu. (gin)
