Jakarta, IDM – Qatar mengecam adanya “standar ganda”, yaitu ketika hukum internasional berlaku bagi beberapa negara, namun tidak bagi negara lain, dalam sidang Mahkamah Internasional mengenai pendudukan Israel di wilayah Palestina.
“Beberapa anak dianggap layak dilindungi sementara yang lainnya terbunuh dalam jumlah ribuan. Qatar menolak standar ganda seperti itu. Hukum internasional harus ditegakkan dalam segala keadaan. (Hukum) itu harus diterapkan pada semua orang, dan harus ada akuntabilitas,” kata diplomat senior Qatar Mutlaq al-Qahtani ketika sidang di Den Haag melansir Al Jazeera, Sabtu (24/2).
Baca Juga: Korsel, AS dan Jepang Sepakat Perlunya Tanggapan Tegas Terhadap Korut
Selain itu, Al-Qahtani menilai bahwa Israel telah menerapkan rezim apartheid untuk mempertahankan “dominasi orang Yahudi Israel atas orang Palestina”. Dia pun menyebut pendudukan Israel ilegal karena melanggar hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib mereka.
“Mahkamah Internasional memiliki mandat yang jelas dan tanggung jawab untuk memperbaiki situasi yang tidak dapat diterima ini,” ujarnya.
Baca Juga: Armenia Tangguhkan Keanggotaannya Dalam Aliansi Militer yang Dipimpin Rusia
Qatar bersama Mesir dan Amerika Serikat (AS) berupaya menjadi mediator negosiasi gencatan senjata antara Israel dan Hamas, yang menimbulkan banyak korban jiwa di Gaza. Sementara, Mahkamah Internasional telah mendengarkan pendapat lebih dari 50 negara mengenai implikasi hukum pendudukan Israel.
Panel yang beranggotakan 15 orang hakim itu telah diminta untuk meninjau pendudukan, pemukiman dan aneksasi Israel termasuk tindakan yang bertujuan mengubah komposisi demografis, karakter dan status Kota Suci Yerusalem, dan penerapan undang-undang maupun tindakan diskriminatif terkait. (bp)
