Jakarta, IDM – Sebagai bentuk upaya menjaga kedaulatan maritim Indonesia, terlebih di daerah rentan konflik seperti di wilayah Laut Cina Selatan (LCS), penambahan alutsista menjadi faktor esensial untuk menjawab kondisi keamanan yang dinamis di LCS.
Hal tersebut diungkapkan oleh pengamat militer Tasha Imansyah saat dihubungi Indonesia Defense Magazine, Jumat (15/3).
“Selain penambahan alutsista dapat menambah daya gentar TNI, penambahan tersebut juga menjadi bukti komitmen Republik Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara,” kata Tasha.
Menurut Tasha, secara umum terdapat dua matra yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah, yakni matra laut dan udara.
Baca Juga: Pengamat Sebut 3 Nama yang Berpeluang Menjadi KSAU, Suksesor Marsekal TNI Fadjar Prasetyo
“Keduanya memerlukan atensi khusus mengingat peran mereka sebagai first responder dalam menghadapi tantangan di LCS,” jelasnya.
Secara khusus, lanjutnya, salah satu alutsista yang memerlukan perhatian adalah pengadaan kapal selam bagi TNI AL. Menurutnya, dengan cakupan maritim Indonesia yang luas, jumlah kapal selam yang sekarang dimiliki TNI AL belum cukup untuk menjangkau daerah-daerah terluar.
“Kekurangan ini menjadi tantangan tersendiri bagi TNI,” lanjut Tasha.
Kapal selam dinilainya menjadi salah satu alutsista yang mendesak, terutama untuk membantu TNI AL menjalankan tugasnya menjaga laut Indonesia. Tasha melanjutkan, penguatan postur pertahanan merupakan bukti komitmen pemerintah dalam hal ini soal anggaran dan pendanaan.
Baca Juga: Pengamat Sebut Penguatan TNI Diperlukan untuk Hadapi Konflik di LCS
Menurutnya, paradigma bahwa belanja alutsista merupakan expense harus diubah menjadi paradigma investasi, karena investasi pertahanan merupakan kunci kedaulatan Indonesia.
Sementara itu, terkait dengan keterbatasan fiskal yang saat ini dihadapi Indonesia, Tasha mengatakan jika salah satu opsi yang bisa dilakukan adalah dengan penambahan pinjaman luar negeri untuk pembelian alutsista.
“Perlu dipertimbangkan, terutama melihat profil ancaman yang semakin meningkat. Selain itu penggunaan SBSN/sukuk negara juga dapat dipertimbangkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur pendukung alutsista,” kata Tasha. (nhn)
