Jakarta, IDM – Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan peradilan militer kasus suap dua pejabat Basarnas, yaitu eks Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dan eks Koorsmin Basarnas Letkol Afri, akan digelar terbuka.
Yudo juga menyampaikan, proses hukum masih terus berjalan bersama dengan KPK dan PPATK dan dilakukan secara transparan.
“Penyidikan di militer sampai penuntutan peradilan itu tidak ada yang ditutup-tutupi. Peradilan militer digelar secara terbuka. Silakan (datang) nanti untuk mengikuti perkembangannya,” kata Yudo dikutip dari keterangan Puspen TNI, Kamis (14/9).
Baca Juga: Disematkan Baret Ungu, 539 Prajurit Muda Resmi Jadi Marinir
Ia pun membantah persepi di masyarakat yang beranggapan bahwa kasus militer diselesaikan secara militer, seolah-olah dilindungi, tertutup, dan tidak boleh ada orang lain yang mengetahui perkembangan kasusnya.
“Enggak, sekarang tidak ada seperti itu, penyidikan pun silakan dimonitor dan ditanyakan,” tegas Yudo.
Pada kesempatan yang sama, Danpuspom TNI Marsekal Muda Agung Handoko menjelaskan kasus ini masih dalam tahap penelusuran aset.
“Sampai sekarang masih koordinasi ketat dengan KPK dan PPATK untuk penelusuran aset yang bersangkutan,” ucapnya.
Sebelumnya, KPK membongkar dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa, (25/8) lalu. Dari giat penindakan ini, KPK mengumumkan lima orang sebagai tersangka.
Henri dan Afri sebagai tersangka penerima suap sedangkan tiga orang lainnya selaku pemberi, yaitu Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati, Mulsunadi Gunawan (MG), Dirut PT Intertekno Grafika Sejati Marilya dan Dirut PT Kindah Abadi Utama Roni Aidil. (at)
