Jakarta, IDM – Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol menyerukan kerja sama internasional untuk menekan program pengembangan rudal nuklir Korea Utara (Korut). Kerja sama tersebut dapat berupa sanksi ekonomi yang diperbanyak agar menghambat pembiayaan Korut untuk mencapai ambisi nuklirnya.
Dilansir dari Yonhap, Selasa (30/5) pernyataan itu Yoon sampaikan saat menghadiri konferensi forum Proliferation Security Initiative (PSI) di Pulau Jeju. PSI merupakan badan yang dibentuk untuk melawan perdagangan senjata pemusnah masal khususnya dari pemerintahan Kim Jong Un.
Baca Juga: Kremlin Sebut Berhasil Serang Pangkalan Udara Militer Ukraina
“Meskipun ada sanksi Dewan Keamanan PBB, Korea Utara nyatanya masih mampu mendanai program nuklir dan misilnya secara ilegal. Kerja sama kita perlu lebih kuat untuk menanggapi ancaman semacam itu,” kata Yoon.
Yoon menegaskan, proliferasi senjata nuklir Korut dapat menimbulkan ancaman yang serius bagi perdamaian internasioal. Sehingga, badan peran PSI menjadi jauh lebih dibutuhkan saat ini maupun beberapa tahun ke depan.
Baca Juga: Kerja Sama Militer Meningkat, Cina dan Laos Sukses Gelar Latma Militer
Lee Do-hoon, Wakil Menteri Luar Negeri Kedua Korsel mengatakan bahwa pembiayaan ilegal program nuklir Korut didapatkan dari transfer antar kapal ilegal, pekerja luar negeri, dan aktivitas siber ilegal. Ia juga mendesak Korut untuk tidak meluncurkan satelit pengintai militer yang dapat melanggar resolusi DK PBB.
“Terlepas dari apa alasan rezim itu, tidak dapat disangkal bahwa ini merupakan pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB yang melarang peluncuran menggunakan teknologi rudal balistik. Kami sangat mendesak Pyongyang untuk menahan diri dari tindakan yang melanggar hukum ini,” ujarnya. (bp)
