Jakarta, IDM – Australia dan Filipina menggelar latihan militer bersama di dekat titik konflik di Laut Cina Selatan. Latihan itu disebut sebagai contoh kerja sama erat “yang sangat penting” di tengah dinamika keamanan yang seringkali memanas karena sikap agresif Cina atas klaim nine dash line di wilayah tersebut.
Dilansir dari AP, Sabtu (26/8), Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan Menteri Pertahanan Australia Richard Marles turut menyaksikan langsung latihan pendaratan di pantai, penyerangan, dan penempatan pasukan helikopter di pangkalan Angkatan Laut Filipina. Sebanyak 1.200 pasukan Australia dan 560 warga Filipina, serta 120 Marinir AS selaku pengamat ikut berpartisipasi.
“Ini adalah aspek penting tentang bagaimana kita bersiap menghadapi segala kemungkinan dan mengingat ada begitu banyak peristiwa yang membuktikan volatilitas di kawasan ini,” kata Marcos.
Baca Juga: Kosong Kepemimpinan, Bagaimana Nasib Wagner ke Depan?
Sementara, Marles mengatakan dalam konferensi pers terpisah dengan sekretaris pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr., bahwa latihan itu bertujuan untuk mempromosikan supremasi hukum dan perdamaian di wilayah tersebut.
“Pesan yang ingin kami sampaikan kepada kawasan dan dunia melalui upaya semacam ini adalah bahwa kita adalah dua negara yang berkomitmen terhadap tatanan berbasis aturan global. Kami berkomitmen terhadap gagasan dunia di mana perselisihan diselesaikan berdasarkan hukum internasional,” kata Marles.
Pernyataan itu Marles ungkapkan mengingat beberapa tindakan agresif Kapal Angkatan Laut Cina yang memblokade Kapal Angkatan Laut Filipina di Laut Cina Selatan. Menurutnya, segala bentuk provokatif harus dihentikan demi menjaga perdamaian.
Baca Juga: Kremlin Tolak Tuduhan Pembunuhan Pemimpin Wagner: Kebohongan Mutlak
“Perdamaian harus dipertahankan melalui perlindungan tatanan global yang berbasis aturan dan fungsinya di seluruh dunia. Dimana, kami melihatnya kini berada di bawah tekanan,” kata Marles.
Marles dan Teodoro pun menegaskan kembali perlunya implementasi keputusan pengadilan arbitrase di Den Haag pada tahun 2016. Berdasarkan keputusan itu, ditetapkan bahwa klaim nine dash line Cina tidak sah menurut hukum internasional. (bp)
