Jakarta, IDM – Junta Myanmar mulai membuka pendaftaran bagi warga sipil untuk ikut dalam wajib militer. Surat panggilan juga dilaporkan dikirim ke sebagian kandidat yang memenuhi syarat di berbagai wilayah Myanmar.
Dilansir dari CNA, Sabtu (23/3), surat-surat tersebut memerintahkan kepada para penerimanya untuk mendaftar dinas militer, dan memperingatkan bahwa “kegagalan melapor akan mengakibatkan penuntutan”. Hal ini sejalan dengan undang-undang wajib militer yang baru-baru ini diberlakukan oleh pemerintah junta Myanmar.
Salah satu penerimanya adalah Kyaw (31) pada pertengahan Maret lalu. Namun, ia menolak dan ingin mengajukan banding agar dapat dikecualikan atau bebas dari wajib militer.
Baca Juga: Meski Perang Masih Berlangsung, Rusia Klaim Produksi Amunisi Meningkat
“Semua orang tahu apa yang akan terjadi jika Anda wajib militer. Kita diberikan pilihan yaitu mengorbankan diri sendiri atau melarikan diri. Saya lebih memilih menjadi pengemis di negeri asing,” kata Kyaw.
“Saya bertanya kepada kantor administrasi tentang proses pengajuan banding, apakah saya dapat mengecualikan diri untuk wajib militer jika saya masih merawat orang tua saya. Tapi dia mengatakan meski saya mengajukan banding, prosesnya akan memakan waktu berbulan-bulan dan saya akan dipanggil untuk bertugas sementara itu,” jelasnya.
Baca Juga: Perjanjian Militer Dihentikan Sepihak, AS Cari Cara untuk Pertahankan Pasukan di Niger
Pendaftar lain yang juga mendapat surat perintah dan mendaftarkan diri di kantor administrasi setempat mengatakan bahwa ia adalah salah satu dari sekitar 40 orang yang dipanggil di lingkungannya.
Berdasarkan hukum, warga negara Myanmar berusia 18 hingga 35 tahun, dan dalam beberapa kasus, hingga 45 tahun, diharuskan untuk bertugas dalam wajib militer. Dimana perempuan dikecualikan untuk ikut serta selama waktu yang belum ditentukan. (bp)
