Jakarta, IDM – Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr telah mengeluarkan perintah tertulis kepada kabinetnya untuk memperkuat keamanan maritim dalam menghadapi serangkaian tantangan terhadap integritas wilayah, seiring dengan meningkatnya perselisihan dengan Cina.
Dilansir dari Reuters, Senin (1/4), perintah tersebut tidak menyebut Cina tetapi diteken usai serangkaian konfrontasi maritim bilateral dan saling tuding mengenai wilayah sengketa di Laut Cina Selatan. “Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan di wilayah maritim kami, Filipina terus menghadapi serangkaian tantangan serius yang mengancam integritas wilayah, juga kedamaian warga Filipina,” kata Marcos.
Baca Juga: Khawatir Ancaman Rusia, Estonia Berencana Tambah Anggaran Pertahanan
Dalam perintah tersebut, ditetapkan untuk memperluas dan mengatur ulang dewan maritim, menambah penasihat keamanan nasional, jaksa agung, badan koordinasi intelijen dan satuan tugas di Laut Cina Selatan. Dewan maritim sendiri bertugas untuk merumuskan strategi guna memastikan kerangka kerja yang terpadu, terkoordinasi dan efektif untuk keamanan maritim maupun kesadaran domain Filipina.
Sebelumnya, Marcos berjanji untuk membalas apa yang disebutnya sebagai “serangan ilegal, koersif, agresif dan berbahaya” yang dilakukan oleh penjaga pantai Cina di sekitar Second Thomas Shoal, bagian wilayah yang disengketakan.
Baca Juga: Putin Keluarkan Dekrit Wajib Militer Bagi 150.000 Warga
Cina mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan. Sedangkan, Pengadilan Arbitrase Internasional pada tahun 2016 mengatakan klaim Cina tidak memiliki dasar hukum. (bp)
