Jakarta, IDM – Pemerintah Indonesia mewaspadai Laut Cina Selatan menjadi ajang proyeksi kekuatan negara adidaya dan menimbulkan konflik terbuka. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto menegaskan masalah di kawasan tersebut harus disikapi dengan hati-hati.
“Kita dapat melihat permasalahan di LCS melibatkan banyak pihak. Perlu kehati-hatian dalam menangani konflik dan menyikapi dinamika situasi yang berkembang. Salah perhitungan akan membawa pada situasi konflik yang merugikan bersama,” kata Hadi dalam acara diskusi daring di Jakarta, Selasa (19/3).
“RRT (Cina) merupakan mitra komprehensif strategis bagi Indonesia dan ASEAN, memiliki peran sentral dalam perdamaian dan stabilitas kawasan, dan penting untuk terus kita engage di semua lini, baik melalui dialog dan kerjasama praktis di Laut Cina Selatan,” tambahnya.
Baca Juga: Kapendam Cendrawasih: Kehadiran TNI di Agandugume, Papua Bukan untuk Operasi Militer
Terlebih, Hadi mengungkapkan sengketa wilayah di Laut China Selatan kian rumit dengan menguatnya rivalitas geopolitik negara adidaya, yakni AS dan Cina. Di satu sisi, Cina semakin agresif menempatkan kapal-kapal coast guard dan AS yang turut membangun kekuatan aliansi AUKUS (AS, Inggris, Australia) dan QUAD (AS, India, Jepang, Australia) untuk membendung pengaruh Cina.
Ia menjelaskan, Indonesia bersama ASEAN saat ini mengupayakan dialog dan kerja sama melalui penyusunan dokumen Code of Conduct on South China Sea (COC) antara ASEAN dan Cina. COC bertujuan untuk mengelola tata perilaku negara di kawasan agar terhindar dari konflik sekaligus mengelola insiden , apabila terjadi.
“Kita menargetkan COC dapat difinalisasi dalam waktu tiga tahun, yaitu pada 2025. Kita semua berharap COC menjadi dokumen efektif, substantif, dan actionable untuk menghindari eskalasi serta meningkatkan mutual trust dan confidence di antara negara yang berkepentingan di LCS,” paparnya.
Baca Juga: Wakil KSAD: TMMD Merupakan Representasi dari Sishankamrata
Terkait pengamanan di Laut Natuna Utara, Hadi juga mengungkapkan pemerintah melakukan penguatan TNI melalui kecukupan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan peningkatan sarana dan prasarana satuan yang terintegrasi.
“Pemerintah telah mendorong program Major Project dalam upaya pengamanan keamanan Laut Natuna melalui penguatan alutsista serta peningkatan sarana dan prasarana satuan terintegrasi TNI, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024,” ucapnya. (at)
