Jakarta, IDM – Bogor, atau dikenal dengan nama Buitenzorg pada era Belanda, merupakan salah satu wilayah yang terdekat dengan ibukota Hindia Belanda, Batavia. Cakupan wilayah Bogor pada era akhir Hindia Belanda sebelum takluk kepada Kekaisaran Jepang dapat merujuk kepada Residentie Buitenzorg atau Keresidenan Bogor yang saat ini meliputi Kota dan Kabupaten Bogor (Buitenzorg), Kota dan Kabupaten Sukabumi (Soekaboemi), Kota Depok (DEPOC, singkatan dari De Eerste Protestante Organisatie van Christensen) dan Kabupaten Cianjur (Tjiandoer).
Setelah ditaklukan Jepang, Keresidenan Bogor juga tetap menjadi penyangga ibukota pemerintahan mereka, Jakaruta Tokubetshu shi (Jakarta). Bogor juga merupakan salah satu kota yang dirancang Jepang untuk menjadi sentra Tentara PETA. Beruntung pada 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia dari Jakarta dan kabar ini tersiar hingga Bogor.
Tersebarnya berita ini membuktikan semangat masyarakat Indonesia yang haus akan kemerdekaan, mengingat akses menuju Bogor masih cukup sulit pada masa itu. Untuk mencapai Pusat Pemerintahan Keresidenan Bogor, butuh waktu sekitar lebih dari dua jam melewati Meester Cornelis (sekarang Jatinegara) dan terus menuju selatan melewati banyak hutan yang saat ini menjadi wilayah Kota Depok dan Kabupaten Bogor.
Menurut buku Bogor Masa Revolusi (1945-1950) karya Edi Sudarjat, berita proklamasi kemerdekaan sampai ke telinga masyarakat Bogor pada siang hari yang menyebar lewat ‘mulut ke mulut’ dan melalui siaran-siaran radio umum yang diletakkan di tempat-tempat strategis. Namun begitu, kehidupan masyarakat Bogor pasca kemerdekaan tidak semulus yang diperkirakan.
Setelah kabar ini menyebar, timbul kebingungan masyarakat mengenai siapa yang berwenang melanjutkan pemerintahan, apakah pegawai negeri yang ditunjuk Jepang atau Belanda, atau mereka dapat memilih sendiri siapa pemimpin mereka. Di beberapa daerah Bogor, status quo ini juga menimbulkan kekacauan, kekerasan, penjarahan, bahkan pembunuhan massal.
Sebelum Pemerintah Republik Indonesia membentuk pemerintahan di Bogor, para pemuda dan pejuang di sekitar Pusat Pemerintahan Keresidenan Bogor merasa harus merebut kekuasaan wilayah terlebih dahulu dari Kekaisaran Jepang yang sudah tunduk pada Sekutu. Aksi ini dimulai pada 19 Agustus 1945, ketika para pejuang yang dipimpin oleh R. Ijok Mohamad Sirodz meminta pemerintahan militer Jepang menyerahkan Gedung Bogor Shuchokan (Keresidenan).
Selain meminta Jepang menyerahkan gedung tersebut, para pejuang juga meminta agar bendera Merah Putih dikibarkan untuk menggantikan bendera Jepang. Segala permintaan para pejuang dikabulkan oleh pihak Jepang meskipun mereka sebenarnya tidak menganggap sah kemerdekaan RI. Bagi Jepang, status wilayah Indonesia adalah milik Sekutu sebagai pemenang perang.
Masih menurut buku karya Edi Sudarjat, keesokan harinya pada 20 Agustus 1945, Gedung Bogor Shuchokan diduduki oleh para pejuang. Di hari yang sama, para pemuda, pejuang dan pemimpin rakyat mengadakan rapat untuk menyusun pemerintahan baru. Hasilnya adalah R. Ijok Mohamad Sirodz menjadi Residen Bogor secara de facto dan baru resmi menjabat sebagai Residen Bogor pada 1 Oktober 1945.
Namun berdasarkan keterangan dari Departemen Penerangan Indonesia, pada 1 November 1945, R. Ijok Mohamad Sirodz menyerahkan jabatan Residen Bogor kepada wakilnya, R. Barnas Wiratanoeningrat karena ia dipindahkan ke Bandung untuk menjabat sebagai Kepala Bagian Kemakmuran di Kantor Gubernur Jawa Barat.
Di hari yang sama, selain R. Ijok Mohamad Sirodz, para pemimpin de facto di dalam wilayah Keresidenan Bogor lainnya adalah R.A.A. Surjadjanegara sebagai Bupati Bogor, R. Sukardi sebagai Bupati Sukabumi dan Cianjur serta R. Odang Prawiradirja sebagai Wali Kota Bogor.
Selain tokoh-tokoh yang telah disebutkan, Bogor memiliki banyak pejuang di awal kemerdekaan, terutama pada saat Sekutu menduduki Indonesia seperti K.H. Sholeh Iskandar, Kapten Tubagus Muslihat, Gatot Mangkupradja, Doele Abdoelah, Abing Sarbini, Kaprawi, Tijan Bin H. Syairin, R. H. Abdullah Bin Nuh dan lainnya. (nus/man)
