Tepat pada tanggal 21 Agustus, Indonesia selalu memperingati Hari Maritim Nasional setiap tahunnya. Sejarah mencatat bahwa Hari Maritim Nasional bukan hanya kemenangan angkatan laut Indonesia saja, namun juga kemenangan seluruh bangsa Indonesia dalam merebut kembali kedaulatan laut atas penjajah, dalam hal ini adalah Kekaisaran Jepang.
Hari Maritim Nasional seharusnya mendapatkan tempat terhormat dalam kehidupan berbangsa karena pada 21 Agustus 1945, para pendahulu kita berhasil melawan penjajah dan mengambil alih kedaulatan laut beserta seluruh alutsistanya untuk kepentingan Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia berhasil mencapai kemandiriannya dalam mengelola kemaritiman nasional.
Perihal ini diungkapkan oleh Laksamana Muda TNI (Purn) Mas Pardi dalam kata sambutannya pada buku Hari Maritim, 21 Agustus 1945-1961 yang diterbitkan oleh Panitia Hari Maritim Pusat, Seksi Penerangan, Departemen Perhubungan Laut pada tahun 1961.
Perwira yang akrab dipanggil Laksamana atau Mas Pardi ini merupakan pendiri sekaligus pemimpin BKR (Badan Keamanan Rakyat) Laut pusat, yang pada 10 September 1945 diubah menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat) Laut, cikal bakal TNI Angkatan Laut. Pada saat itu, jabatan Laksamana Mas Pardi masih bernama Kepala Staf Umum TKR Laut. Dapat disimpulkan bahwa ia merupakan Kepala Staf TNI AL yang pertama.
Sedangkan Departemen Perhubungan Laut pada saat buku tersebut diterbitkan, dipimpin oleh Menteri Perhubungan Laut, Ir. Abdulmuttalip. Menteri ini pula yang menetapkan Hari Maritim Nasional jatuh pada tanggal 21 Agustus sejak satu tahun sebelumnya, 1960. Dalam buku yang sama, diungkapkan oleh Ir. Ong Ping Liong dalam sambutannya yang pada tahun 1961 menjabat sebagai Kepala Jawatan Pelabuhan bahwa sebelum 21 Agustus dinyatakan sebagai Hari Maritim, tanggal ini dirayakan sebagai Hari Pelabuhan.
Laksamana Mas Pardi dalam buku Hari Maritim, 21 Agustus 1945-1961 menceritakan bahwa asal muasal Hari Maritim 21 Agustus terjadi di Gedung KPM (Koninklijke Paketvaart-Maatschappij) yang pada tahun 1961 telah beralih fungsi menjadi Gedung Departemen Perhubungan Laut. Pada masa pendudukan Jepang, gedung ini difungsikan sebagai Kantor Kaidji Sokyoku (versi lain menyebutnya Djawa Gungsei Kanbu Kaizi Zookyoku) atau Kantor Besar Pelayaran, yang pada waktu itu terdiri atas Jawatan Pelayaran, Jawatan Pelabuhan dan Jawatan Bea Cukai.
Pria kelahiran Ambarawa, 1 Oktober 1901 ini mengungkapkan, bahwa sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Soekarno memerintahkan rakyat untuk mengibarkan bendera Merah Putih di seluruh Indonesia. Perintah itu kemudian diejawantahkan oleh para pegawai Indonesia di Kantor Kaidji Sokyoku untuk mengibarkan bendera Merah Putih di kantor mereka dan menurunkan bendera Jepang.
Orang-orang Jepang tidak menyetujui penggantian bendera tersebut lantaran Jepang tidak mengakui kemerdekaan Indonesia sehingga bendera Merah Putih diturunkan dan kembali diganti menjadi bendera Jepang. Tetapi para pegawai Indonesia bersikukuh mengibarkannya kembali. Alhasil, Jepang membiarkan Sang Saka Merah Putih tetap berkibar.
Bersamaan dengan itu, para pegawai Indonesia menyusun struktur organisasi baru yang akan menggantikan Kaidji Sokyoku. Hasilnya adalah penetapan Mas Pardi sebagai Pemimpin Umum, Djokoasmo sebagai Pimpinan Jawatan Pelabuhan dan Moh. Anwar sebagai Pimpinan Jawatan Pelayaran. Laksamana Mas Pardi berharap dengan reorganisasi ini, urusan-urusan kemaritiman dapat dikelola oleh tenaga-tenaga dari Indonesia sendiri.
Setelah menyusun organisasi baru, para pegawai Indonesia di Kaidji Sokyoku memaksa para pegawai Jepang untuk menyerahkan segala urusan kantor kepada mereka. Per tanggal 21 Agustus 1945, seluruh pekerjaan dan kewenangan dijalankan oleh para pegawai Indonesia dengan tidak menghiraukan keberadaan orang-orang Jepang.
Radio dan pers yang dimiliki Kaidji Sokyoku turut mereka ambil alih. Serentak Mas Pardi dan kawan-kawannya menginstruksikan para pegawai Indonesia di pelabuhan-pelabuhan lain agar dalam waktu singkat, mereka dapat menguasai pelabuhannya masing-masing beserta seluruh perlengkapannya dan dinyatakan menjadi milik Republik Indonesia.
Aksi heroik yang dilakukan Mas Pardi bersama rekannya mengalami beberapa hambatan. Hambatan yang terbesar adalah penyebarluasan informasi kepada pelabuhan-pelabuhan di luar Pulau Jawa dan serangan dari kapal-kapal Belanda (atau mungkin Sekutu) yang menyergap kapal mereka ketika menyebarluaskan informasi ini.
Laksamana Mas Pardi juga menginstruksikan para pemuda lulusan sekolah pelayaran yang telah dilengkapi berbagai alat yang direbut dari Jepang untuk menyebarluaskan informasi ini ke seluruh pelabuhan di Indonesia. Mereka dikirim sebagai duta untuk menyebarkan semangat revolusi.
Banyak pemuda yang namanya tidak tercatat, diserang oleh kapal-kapal Belanda/Sekutu. Meskipun demikian, sebagian besar duta ini berhasil mencapai pelabuhan-pelabuhan yang dituju antara lain Lampung, Sumatera Timur, Singapura dan beberapa tempat di pantai selatan Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara. (awm)
