Jakarta, IDM – Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) Marsdya Donny Ermawan Taufanto menjelaskan pentingnya regulasi yang mengatur pengelolaan ruang udara Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Donny dalam acara ‘Seminar Nasional Penguatan Regulasi Dalam Rangka Mewujudkan Pengelolaan Ruang Udara Indonesia yang Inklusif’ di Jakarta, Rabu (13/12).
“Diperlukan sebuah regulasi pengelolaan ruang udara secara holistik dan komprehensif yang mampu mewadahi seluruh kepentingan pengguna ruang udara,” jelasnya, dikutip dari keterangan Humas Kemhan, Kamis (14/12).
Baca Juga: Panglima TNI Lantik 134 Perwira Karier Tenaga Kesehatan
Donny mengungkapkan, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Ruang Udara saat ini telah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023. Ia berharap RUU tersebut segera dibahas dan disahkan oleh pemerintah.
“Sehingga ruang udara yang berada di atas wilayah NKRI dapat dikelola untuk kesejahteraan masyarakat dan dilindungi dari segala bentuk ancaman,” ungkap Donny.
Sebelumnya, kekosongan regulasi terhadap pengelolaan ruang udara berdampak pada sejumlah aspek, seperti belum jelasnya pengaturan tentang batas vertikal dan horisontal ruang udara nasional.
Kemudian, belum jelasnya kewenangan penyidik di luar Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terkait pelanggaran wilayah udara dan tindak pidana di atau melalui ruang udara.
Baca Juga: Bahas Program Latihan hingga Pendidikan 2024, TNI AU dan RSAF Gelar Pertemuan Bilateral
Selain itu, belum jelasnya pengaturan tentang sumber energi angin, pengelolaan ruang udara untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaturan olah raga dan wisata dirgantara.
“Wilayah udara merupakan wilayah yang pasti dimiliki oleh setiap negara berdaulat dan perlu dikelola untuk kepentingan nasional negara,” papar Donny.
“Pemanfaatan ruang udara semakin masif digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang didukung oleh kemajuan ilm pengetahuan dan teknologi,” tambahnya. (at)
