Jakarta, IDM – Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., membuka Rapat Koordinasi Perencanaan dan Keuangan (Rakor Renaku) II TNI Angkatan Laut Tahun 2020 secara virtual di Gedung Neptunus, Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (2/12). Kegiatan Rakor Renaku II TNI AL yang diselenggarakan oleh Staf Perencanaan Angkatan Laut (Srenal) Mabesal ini diikuti oleh seluruh Satuan Kerja TNI AL se-Indonesia.
Dalam amanatnya Kasal menyampaikan bahwa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 mengambil tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” dengan fokus pada pembangunan pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar disertai dengan peningkatan sistem kesehatan nasional, memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu, dan mengefektifkan sistem ketahanan bencana, baik untuk bencana alam maupun bukan alam.
Lebih lanjut dikatakan, kebijakan stabilitas Polhukhankam tahun 2021 diarahkan untuk mendukung pemulihan pembangunan pasca pandemi Covid-19 dalam upaya mewujudkan situasi kondusif melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (law and order). Kekuatan TNI diharapkan dapat mendukung penguatan perlindungan WNI di luar negeri; penguatan sinergitas, sinkronisasi, dan pemerataan informasi berkeadilan; serta peningkatan operasi militer selain perang (OMSP) penanggulangan bencana serta kontingensi dalam rangka pemulihan pasca pandemi Covid-19.
Kebijakan pertahanan negara dirumuskan secara berjenjang mulai dari visi dan misi Presiden, kebijakan pertahanan tahun 2020-2024 serta visi TNI yang menekankan pada kesiapan tempur kekuatan TNI, penggunaan Alutsista modern, prioritas Alutsista dalam negeri, Sishankamrata dan menekankan pada konsep defensif aktif dan upaya mencapai kesiapan tempur TNI yang tinggi, khususnya bagi kekuatan pemukul (striking force) TNI Angkatan Laut.
“Sesuai konsep operational ready force akan dilakukan penajaman fokus renbangkuat pada peningkatan kesiapan operasional kapal, pesud, marinir, dan pangkalan; harwat berbasis LCC (Life Cycle Cost) dan SPT (Sistem Pemeliharaan Terencana), serta indikator kinerja berorientasi hasil/outcome. Dengan demikian, pembangunan kekuatan tidak hanya terfokus pada pembelian Alutsista baru, namun juga pada aspek pengoperasian dan harwat sepanjang masa usia pakai,” jelas Kasal.
Selain itu Laksamana TNI Yudo Margono juga menjelaskan tentang arahan kebijakan pembangunan TNI AL diantaranya melaksanakan penyediaan personel sesuai kebutuhan organisasi, validasi organisasi dengan melakukan gelar pangkalan sejalan dengan konsep pembangunan pemerintah “Indonesia Sentris”, pemenuhan Alutsista, dan kesiapan operasional khususnya di daerah operasi dengan tempo operasi yang tinggi.
Mengakhiri amanatnya Kasal memberikan beberapa penekanan yakni pahami dan implementasikan pengelolaan anggaran sesuai peraturan, fokuskan penggunaan anggaran sesuai skala prioritas, pembangunan dan pengadaan Alutsista harus tepat sasaran, monitor dan laporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara rutin dan kontinu, tuntaskan tindak lanjut hasil temuan wasrik BPK dan jajaran Inspektorat serta tingkatkan hasil pelaksanaan agenda Reformasi Birokasi dan raih predikat Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bagi Satker-satker TNI AL.
Hadir pada acara tersebut, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono, S.E., M.M., Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kasal, Laksamana Madya TNI Muhammad Ali, S.E., M.M., Wakil Asisten Perencanaan dan Anggaran (Waasrena) Kasal Laksamana Pertama TNI Erwin S. Aldedharma, S.E., M.M., M.Sc., dan Paban I Srena Kolonel Laut (P) H. Krisno Utomo, P.S.C. (J), M.A., M.M.S., serta para undangan terkait lainnya. (rgp/wan)
