Jakarta, IDM – Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Hamim Tohari memastikan prajurit TNI AD akan siap dikirim untuk bertugas dimanapun termasuk di Papua walaupun tunjangan yang didapat relatif.
Hal ini dikatakannya saat menjawab pertanyaan wartawan soal rencana Markas Besar (Mabes) TNI mengusulkan tambahan anggaran untuk menaikkan tunjangan bagi prajurit yang bertugas di Papua dan wilayah terpencil.
“Kalau tunjangan itu relatif ya, kalau berkurang atau tidak yang jelas kami kondisi apapun tunjangannya dan berapapun jumlahnya kami tetap siap melaksanakan tugas,” kata Hamim di Mabesad, Rabu, (13/9) kemarin.
Baca Juga: Spesifikasi Helikopter Anti-Kapal Selam “Panther” yang diterbangkan KSAL
Lanjut Hamim terkait ranah operasi dan usulan tunjangan adalah domainnya Mabes TNI, sedangkan mereka (TNI AD) hanya menyiapkan pasukan yang nanti akan digunakan Mabes TNI.
“Untuk melaksanakan tugas di papua maupun di daerah lain ataupun tugas-tugas perbantuan yang lainnya kami siap, sehingga kalau urusan berbicara masalah tunjangan sih ya kembali lagi relatif itu yang jelas sih kami siap dengan tunjangan ataupun yang lain-lain, kami siap melaksanakan tugas itu saja,” tegas Hamim lagi.
Dilansir dari CNN Indonesia, di sela Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2023 di Situbondo, Jawa Timur, Minggu (10/9) kemarin, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan sejak 2001, tunjangan bagi prajurit belum pernah dievaluasi. Besarannya, kata dia, sekitar Rp340 ribu per bulan.
“Kita ajukan kepada pemerintah, kapan disetujui. Karena memang sudah 22 tahun, dari tahun 2001 kalau enggak salah, itu kan tunjangan untuk daerah terpencil, kemudian Papua ini kan masih yang lama,” kata Yudo.
Baca Juga: KSAU : PPAU Sukses Meletakkan Pondasi Kokoh bagi Keberhasilan TNI AU
Sementara itu dikutip dari Antara, dalam rapat dengan Komisi I beberapa waktu lalu, Yudo juga mengajukan tambahan dukungan anggaran untuk anggaran kontijensi dari pagu anggaran tahun 2024.
Anggaran kontijensi dimaksudkan sebagai anggaran di luar dari anggaran untuk program-program yang sudah direncanakan. Misalnya, untuk pengerahan pasukan TNI dalam penanggulangan bencana alam.
Yudo menyebut tambahan untuk anggaran kontijensi sekitar Rp250 miliar, tetapi anggaran tersebut akan dikembalikan ke kas negara apabila tidak digunakan. (rr)
