Jakarta, IDM – Cina memperingatkan bahwa Filipina telah melanggar kedaulatan wilayah dan hukum internasional dengan melakukan provokasi di Laut Cina Selatan. Tindakan itu disebutnya mengancam perdamaian dan stabilitas regional.
Dilansir dari Fmprc.gov.cn, Selasa (10/10), Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) Cina mengatakan Filipina telah melakukan serangkaian provokasi di wilayah Laut Cina Selatan. Misalnya, selama beberapa bulan terakhir, Filipina seringkali mengirim pasokan logistik kepada pasukannya yang ditempatkan di sebuah kapal tua BRP Sierra Madre yang berubah menjadi pos militer di Second Thomas Shoal.
Cina telah mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh Laut Cina Selatan, merujuk pada garis di petanya yang memotong beberapa zona ekonomi eksklusif negara termasuk Filipina. Sementara, pengadilan arbitrase internasional pada tahun 2016 mengatakan klaim Cina itu tidak memiliki dasar hukum.
Baca Juga: Turki Tangkap 2.554 Buron Usai Serangan Bom di Ankara
Kendati demikian, Cina menolak putusan arbitrase itu dengan menyebutnya ilegal. Oleh sebab itu, segala tindakan Filipina termasuk kapal nelayan, seringkali di hadang oleh kapal penjaga Cina jika memasuki wilayah yang dianggap kedaulatannya.
“Apa yang disebut sebagai putusan arbitrase Laut Cina Selatan adalah ilegal, batal demi hukum,” kata Kemenlu Cina.
Selain itu, Kemenlu Cina juga menyinggung bahwa kapal BRP Sierra Madre seharusnya tidak lagi digunakan oleh Filipina. Cina pun telah berulang kali meminta Filipina untuk menarik kapal tersebut.
Baca Juga: Konflik Israel-Palestina, Badan Pangan PBB Serukan Akses Kemanusiaan Dipermudah
“Filipina berulang kali berjanji akan melakukan hal (penarikan) itu sesegera mungkin,” kata Kemenlu Cina.
“Namun, 24 tahun telah berlalu, dan kapal perang Filipina masih ada di sana. Cina tidak dapat menerima tindakan Filipina yang berulang kali menarik kembali kata-katanya dan melanggar kedaulatan wilayah Cina,” jelasnya.
Pemerintah Cina disebut berkomitmen untuk melakukan segala hal untuk menjaga kedaulatan teritorial serta hak dan kepentingan maritim. Maka dari itu, Filipina ditegaskan untuk berhenti membuat provokasi yang mengancam perdamaian regional. (bp)
