Bangka, IDM – Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI menilai bahwa isu Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, masih menjadi tantangan serius yang harus dihadapi secara lebih ketat oleh Indonesia. Sebab, kenyataan di lapangan menunjukkan kapal-kapal nelayan juga seringkali digunakan untuk penyelundupan manusia dan barang ilegal.
Deputi Operasi dan Latihan (Opslat) Bakamla, Laksda Bambang Irawan mengungkapkan pernyataan tersebut dalam forum diskusi “Tackling Challenges of Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing” di @america Pacific Place, Jakarta, Kamis (8/6).
” IUU fishing bukan hanya persoalan menangkap ikan, namun dibarengi dengan narkotika, perbudakan, perdagangan manusia, penggelapan pajak, korupsi, imigrasi dan pencucian uang,” kata Bambang.
Baca Juga: Dukung Kelancaran Operasional Tugas, TNI AU Terima Hibah Kendaraan dari Inkopau
Bambang menambahkan, luasnya skala kejahatan IUU Fishing tersebut menjadikannya masuk sebagai kategori trans national crime.
” IUU fishing merupakan kejahatan terencana, terstruktur yang melibatkan pelaku lintas negara atau trans nasional crime.
Sejalan dengan itu, Bambang menjelaskan berdasarkan UU 32 tahun 2014 tentang kelautan, Bakamla dibentuk untuk menjaga, mengawasi, memonitor dan menindak kejahatan di laut.
Baca Juga: Wakil KSAD Tutup TMMD ke-116, Anggota Komisi I DPR RI Beri Apresiasi
Menurutnya, Bakamla juga telah bekerja sama dengan TNI untuk menindak kejahatan transnasional, seperti mengejar kapal asing yang mencoba kabur ke luar wilayah.
Dalam penangkapan terstruktur, Bakamla melibatkan kapal-kapal patroli dan teknologi pemantauan. Kini, Bakamla memiliki 10 kapal patroli dalam berbagai ukuran dan 22 kapal high speed craft (HSC).
Selain itu, Bakamla telah memiliki alat untuk mengukur indeks keamanan laut (IKL) nasional. Bambang menyampaikan IKL Indonesia dalam kategori cukup, yakni skor 53 dari 100. (bp)
