Jakarta, IDM – Pemerintahan Amerika Serikat (AS) dan Inggris mengajukan tuntutan dan menuduh Cina telah melakukan spionase siber yang diyakini telah merugikan jutaan orang termasuk anggota parlemen, akademisi, jurnalis hingga kalangan petinggi perusahaan.
Dilansir dari Reuters, Selasa (26/3), masing-masing pihak menyebut tindakan ilegal itu telah dilakukan oleh kelompok peretas Advanced Persistent Threat 31 atau APT31. Mereka diyakini merupakan bagian dari Kementerian Keamanan Negara Cina, dan menargetkan otoritas Gedung Putih, senator AS, anggota parlemen Inggris dan pejabat pemerintah di seluruh dunia yang mengkritik Cina.
Baca Juga: Dewan Keamanan PBB Akhirnya Setujui Resolusi Gencatan Senjata Gaza
Selain itu, kegiatan spionase siber juga telah membahayakan industri pertahanan dan berbagai perusahaan AS lainnya, termasuk perusahaan baja, energi dan penyedia peralatan telepon seluler 5G maupun teknologi nirkabel terkemuka lainnya.
Wakil Jaksa Agung AS Lisa Monaco menyebut tujuan dari operasi peretasan global ini adalah untuk “menindas kritik terhadap rezim Tiongkok, mengkompromikan institusi pemerintah, dan mencuri rahasia dagang.”
Baca Juga: Sambut Baik Resolusi Dewan Keamanan PBB, Hamas Siap Gencatan Senjata
Dalam dakwaan terhadap tujuh orang yang diduga sebagai peretas Cina tersebut, jaksa penuntut AS mengatakan bahwa bentuk peretasan berupa pembobolan akun kerja, email pribadi, penyimpanan daring, dan catatan panggilan telepon milik jutaan orang AS.
Otoritas Inggris turut menuduh APT31 meretas beberapa anggota parlemen yang kritis terhadap Cina. Sementara, diplomat Cina di Inggris dan AS menolak tuduhan tersebut dan menganggapnya tidak berdasar. (bp)
