Jakarta, IDM – Dinas Pembinaan Hukum Angkatan Laut (Diskum AL) menyiapkan para perwira di bidang operasi, intelijen, dan hukum agar profesional menegakkan tindak pidana perikanan atau illegal fishing melalui Pembinaan Teknis Penegakkan Hukum Terpadu Bidang Perikanan.
Kegiatan yang diikuti 30 peserta dari strata perwira itu berlangsung hingga Jumat (9/9), dibuka oleh Kadiskum AL Laksamana Pertama TNI Leonard Marpaung, di Jakarta, Senin (5/9). Pembinaan di bidang hukum sangat diperlukan dalam menghadapi kompleksnya permasalahan dan modus yang digunakan dalam illegal fishing.
“Sehingga para Perwira TNI AL mempunyai pemahaman komprehensif terhadap hukum nasional dan internasional untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas, khususnya penegakkan hukum bidang perikanan,” ujar Leonard, dikutip dari laman TNI AL, Selasa (6/9).
Leonard menjelaskan, saat ini kejahatan illegal unreported and unregulated fishing (IUUF) mengalami peningkatan, baik dari intensitas, cara dan peralatan yang digunakan semakin canggih, hingga dukungan modal dari pelaku IUUF yang tidak terbatas nilainya.
Selain itu, seiring perkembangan dan tuntutan ekonomi masyarakat global, sudah semestinya TNI AL turut serta dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan mengimplementasikan daya tangkal terhadap ancaman pelanggaran hukum di laut.
Menurut Leonard, laut haruslah bebas dari ancaman dan kekerasan baik berupa ancaman navigasi, ancaman pelanggaran hukum di laut dan ancaman sumber daya alam.
“Sesuai peran trinitasnya, TNI AL dituntut harus mampu merespon kondisi dinamika global yaitu meningkatkan pengetahuan serta kemampuan dalam upaya menangkal ancaman dan kekerasan di laut sehingga laut indonesia bebas dari segala ancaman dan kekerasan di laut,” kata Leonard.
Leonard berharap agar para perwira di lapangan nantinya menghindari keragu-raguan dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sesuai dengan penekanan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono agar tidak ragu mengambil keputusan sesuai kewenangannya, menguasai dan mematuhi hukum nasional dan internasional.
“Tingkatkan ketajaman naluri hukum terkait dengan pelaksanaan tugas operasi dalam penanganan tindak pidana bidang perikanan dan tindak pidana korporasi bidang perikanan,” pungkasnya. (at)
