IDM – Presiden Burkina Faso Paul Hendri Damiba mengundurkan diri secara bersyarat dan tawarannya telah diterima oleh Kapten Ibrahim Traore, Pemimpin militer baru yang mendeklarasikan diri, Minggu (2/10). Pengunduran diri ini anggap sebagai jalan keluar untuk menghindari konfrontasi dan kekerasan lebih lanjut setelah kudeta pada dua hari sebelumnya.
Dilansir dari Reuters, Senin (3/10), Damiba memberikan tujuh syarat ketika mengundurkan diri. Traore menyetujui syarat-syarat tersebut berupa jaminan keselamatan dan keamanan bagi sipil dan sekutu militernya, serta mematuhi janji yang dibuat pada blok regional Afrika Barat untuk kembali ke aturan konstitutional dalam kurun waktu dua tahun.
Kudeta pada minggu kemarin adalah yang kedua kali sepanjang tahun 2022. Menurut Traore, pihak militer yang membantu Damiba merebut kekuasaan pada awal tahun ini akhirnya mengkudeta sang pemimpin karena dianggap tidak dapat menepati janji dalam memberikan dukungan yang memadai agar mereka dapat melawan kelompok teroris Al Qaeda dan ISIS. Dalam ricuhnya kudeta tersebut, ada 11 tentara tewas dan puluhan warga sipil dikabarkan hilang.
Dilansir dari UN, Sabtu (1/10), Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa “Burkina Faso membutuhkan perdamaian, stabilitas dan persatuan untuk memerangi kelompok teroris dan jaringan kriminal yang beroperasi di beberapa bagian negara.”
Guterres menegaskan bahwa PBB mendukung sepenuhnya upaya regional untuk mengembalikan tatanan konstitutional Burkina Faso, dan mengecam setiap upaya kekerasan dengan kekuatan senjata yang dilakukan untuk merebut kekuasaan tersebut.
Sejak tahun 2015, Burkina Faso mendapatkan imbas dari ancaman Al Qaeda dan ISIS yang awalnya menyerang negara tetangganya, Mali. Dimana, kelompok teroris tersebut memperluas target serangannya termasuk ke wilayah penduduk di perbatasan Burkina Faso. PBB melaporkan ribuan korban tewas dan jutaan orang terpaksa mengungsi. (BP)
