Jakarta, IDM – Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono mengatakan perpanjangan masa jabatan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tergantung dari kebijakan Presiden Joko Widodo.
“Sampai saat ini belum ada urgensinya perpanjangan masa jabatan, karena kita kembali ke UU, di situ tertera perwira TNI bertugas sampai dengan 58 tahun, kalau ada perubahan berarti harus mengubah UU-nya dahulu. Tapi kembali ke Pemerintah dan kebijakan Presiden, apa yang dianggap Presiden layak dan dibutuhkan akan putuskan. Kita lihat itu yang terbaik dan hingga sekarang belum ada nama juga yang diberikan Presiden,” kata Dave kepada wartawan saat acara launching dan bedah buku “Politik Pertahanan” di Kementerian Pertahanan beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Anggota Komisi I DPR: Idealnya Panglima dan KSAD Diganti Setelah Pemilu Namun Harus Revisi UU
Dave juga mengatakan bahwa tidak ada masalah TNI itu dipimpin siapa lantaran struktur, doktrin dan juga sistem sudah berjalan.
“Begini kalau saya melihatnya tidak masalah TNI itu dipimpin siapa, karena doktrin TNI harus patuh pada komandan, pada pimpinan pada Panglima jadi siapapun menjabat tidak ada menjadi masalah, misalnya hari ini dijabat oleh Perwira A besok B tidak masalah struktur kerja sudah berjalan, doktrin juga sistem juga sudah jadi pergantian itu,” kata Dave.
Baca Juga: Komisi I: Strategi Tempur TNI di Papua Perlu Ditinjau Ulang
Perihal pergantian di masa menjelang pemilu 2024, Dave meminta untuk jangan dilihat dari sisi itu saja, tapi dari bagaimana TNI mengadaptasi situasi. k
“Karena apapun permasalahan yang dihadapi apapun kendala dihadapi itu sudah kontijensi plan-nya, jadi perwira yang melanjutkan tinggal hanya meneruskan saja,” jelas Dave. (rr)
