Jakarta, IDM – Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meluncurkan posko pengaduan netralitas TNI untuk memudahkan masyarakat melaporkan prajurit yang tidak netral pada Pilpres 2024.
Yudo mengungkapkan, posko netralitas bakal dibuka secara offline dengan datang sendiri untuk melaporkan dan via daring melalui hotline. Masyarakat diminta menyertakan bukti atas dugaan pelanggaran yang dilaporkan.
Baca Juga: Persiapan ke Palestina, KRI Wedyodiningrat-992 Lakukan Pengecetan Warna Putih
“Laporan beserta buktinya tersebut akan dikoordinasikan dengan Bawaslu, ini tingkat pelanggarannya apa, apakah tindak pidana atau pelanggaran disiplin, atau pelanggaran biasa,” ungkap Yudo di Mabes TNI, Jakarta, Senin (20/11).
Ia melanjutkan, jika Bawaslu menyatakan laporan terhadap prajurit tersebut termasuk kategori pelanggaran berat, maka Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI akan melanjutkan ke penyidikan untuk 19 hari ke depan.
“(Dengan rincian) 14 hari untuk Puspom dan lima hari tingkat untuk penuntutan,” kata Yudo.
Baca Juga: Pangkoopsud III Ungkap Sejumlah Operasi Pengamanan Dukung Penyelesaikan Konflik di Papua
Yudo pun menyampaikan dengan perkembangan teknologi informasi seperti yang berlangsung sekarang, akan lebih memudahkan mengontrol tindakan prajurit ketimbang menggunakan cara pengawasan manual.
“Saya kira pengawasan dengan perkembangan informasi dan digital yang ada ini saya kira lebih mudah mengawasi daripada manual,” ungkapnya. (at)
