Jakarta, IDM – Kepala Dinas Hukum Angkatan Laut (Kadiskum AL) Laksamana Pertama TNI Leonard Marpaung, mengatakan pentingnya bagi komando militer untuk menyatukan persepsi pola pikir dan tindak dalam menghadapi ancaman konflik di lapangan.
“Penggunaan kekuatan militer dalam bentuk alutsista, maupun sarana dan prasarana yang lain haruslah efektif, proporsional dan profesional. Tidak bertentangan dengan hukum, baik hukum nasional maupun internasional,” kata Leonard, dikutip dari laman resmi TNI AL, Selasa (15/11).
Leonard menjelaskan, melalui aturan pelibatan atau Rules of Engagement (RoE) diperlukan pembatasan bagi komando-komando satuan bawah (komando militer) yang berada di lapangan dalam mengambil inisiatif penggunaan kekuatan dan kekerasan dalam setiap pelibatan yang dihadapi.
“Lihat potensi-potensi dan risiko serta keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan pada suatu wilayah dan peristiwa, sehingga dalam kepatuhannya dapat dipertanggungjawabkan secara komando,” jelasnya.
Terlebih, Indonesia sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayah perbatasan berada di laut, berpotensi terjadinya kegiatan ilegal yang dapat menimbulkan konflik dari antar negara yang berbatasan langsung, maupun dengan negara lain yang menginginkan klaim wilayah Indonesia.
“TNI AL sebagai komponen utama pertahanan dan keamanan di laut memiliki tugas utama yang berpotensi besar dalam menghadapi konflik di lapangan tersebut,” tegasnya.
Sebelumnya, Leonard memimpin kegiatan pembinaan teknis penyusunan aturan pelibatan atau Rules of Engagement yang diikuti 26 perwira TNI AL berpangkat Letda sampai Letkol dari seluruh kesatuan angkatan laut di Indonesia.
Selama sepekan, mereka mempelajari materi pengetahuan hukum laut internasional, prosedur tetap penegakan hukum dan penjagaan keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional oleh TNI AL, pengetahuan dasar Rules of Engagement dalam operasi militer perang, dan tindakan KRI menghadapi ancaman dalam Rules of Engagement. (at)
