Eropa Jaga Jarak dari Urusan Indo-Pasifik

7
/Dok. Europa.eu

Bagi Eropa, opsi kebijakan isolasi terhadap China bukanlah langkah yang tepat. Kebangkitan China di panggung global nyata adanya. Realitas geopolitik ini sangat menarik. Berpotensi melahirkan kerja sama, kontrak, dan perjanjian atas nama kepentingan bersama.

JAKARTA, IDM – Pertemuan khusus Dewan Eropa di Brussels, Belgia, 1 Oktober 2020, membahas serangkaian isu global. Di samping konflik di Mediterania Timur Turki dan krisis di Karabakh, relasi eksternal menyangkut Belarusia, Rusia, dan China juga masuk agenda diskusi. Keputusan terkait kebijakan luar negeri yang dihasilkan terbilang moderat, yang dalam skala luas sejalan dengan pendekatan Jerman. 

KTT ini diikuti kepala negara seluruh anggota Uni Eropa (UE), termasuk Presiden Dewan Eropa dan Presiden Komisi Eropa.

Terkait Turki, Prancis mengusulkan langkah-langkah tegas untuk ‘menghukum’ Ankara atas campur tangan mereka di Mediterania Timur, Libya, dan Nagorno-Karabakh. Namun, UE menahan diri dengan tidak menjatuhkan sanksi apa pun kepada Turki. Sebaliknya, mereka mengusulkan untuk melakukan pendekatan secara konstruktif, baik dalam jangka pendek maupun menengah, mengingat posisi strategis negara itu bagi kepentingan Eropa.

Meski begitu, UE tidak sedikit pun mengendurkan dukungan mereka pada negara anggota, Yunani dan Siprus, menyoal sengketa dengan Turki. Harapannya, pada saat bersamaan mereka dapat, “melancarkan agenda politik UE-Turki yang positif, dengan penekanan khusus pada modernisasi bea cukai (UE) dan fasilitasi perdagangan regional, juga people-to-people contacts, dialog tingkat tinggi, serta kerja sama berkelanjutan dalam isu migrasi (pendatang).” 

Sebagaimana dilaporkan NewsClick, 4. Oktober 2020, UE bahkan mengusung forum baru yang disebut Konferensi Multilateral di Mediterania Timur. Indikator agenda yang disebutkan antara lain penetapan batas maritim, keamanan, sumber daya energi, migrasi, dan kerja sama ekonomi. Akankah forum yang diusulkan mengundang partisipasi negara-negara di luar lingkup UE-Turki?

Arsitektur pengamanan Mediterania Timur merupakan gagasan yang dinilai ‘tepat waktu’. Apakan ini menjadi langkah lain untuk menyusun identitas Eropa yang independen, yang tidak lagi bergantung pada aliansi trans-Atlantik? 

Kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke rumpun negara Baltik awal pekan ini agaknya menjawab pertanyaan tersebut. Ia mendesak Eropa membangun dialog dengan Rusia guna membahas peta keamanan Benua Biru dan tidak mengandalkan aliansi militer NATO.

Seperti dinukil dari AP, Macron mengatakan dalam konferensi pers di Riga, “Atas dasar keamanan bersama, mengingat kondisi geografis kami, kami perlu membahasnya dengan Rusia.”

Macron berpendapat, Eropa harus memikirkan kembali hubungan mereka dengan Rusia meski ketegangan mencuat setelah tokoh oposisi Rusia Alexei Navalny diracun.

Pendekatan halus terhadap Moskow ini tecermin dalam keputusan yang diambil Uni Eropa pada Kamis lalu, terkait kasus Belarusia dan Navalny. UE tidak akan menjatuhkan sanksi apa pun terhadap Presiden Alexander Lukashenko. Proyek pipa gas Nord Stream 2 dengan Rusia pun tidak akan dibekukan. Tak ada lagi upaya saling menimpakan kesalahan atas peristiwa yang dialami Navalny.

Namun, tentu saja, perspektif UE terhadap China lah yang jadi sorotan hari itu. Surat undangan dari Presiden Dewan Eropa Charles Michel jelang special meeting, 1-2 Oktober 2020, menegaskan China jadi agenda utama.

“Pada debat pertama, kami akan membahas hubungan UE-China, menyusul pertemuan pemimpin kedua pihak secara daring, 14 September. Kami ingin bekerja sama dengan China dalam menghadapi tantangan global seperti pandemi COVID-19 dan krisis perubahan iklim. Kami juga ingin menegaskan hubungan ekonomi yang lebih berimbang dan ada timbal baliknya—memastikan bahwa kami setara di sini. Dan, kami akan terus menjunjung tinggi nilai-nilai dan standar yang kami miliki.”

Terpenting, meski para pemimpin Uni Eropa berkumpul di Brussels pada Kamis lalu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo tiba di Vatikan untuk menegaskan dukungan pada strategi Indo-Pasifik. Namun, Paus menolak memberikan audiensi.

Singkatnya, KTT UE telah berpegang pada jalur yang sudah jelas, untuk secara konstruktif melibatkan China dalam hubungan yang saling menguntungkan, dengan penekanan pada perdagangan dan hubungan ekonomi sembari ‘mendeteksi’ ketidaksepahaman dengan Beijing dalam masalah hak asasi manusia (HAM) dan menggarisbawahi bahwa China adalah mitra yang sangat diperlukan dalam upaya penyelesaikan tantangan global—yang sangat penting bagi Eropa.

Terlihat jelas ketika UE terlihat jaga jarak dari urusan Indo-Pasifik yang dipelopori AS sebagai pendekatan paling realistis untuk menghapi tantangan sekaligus menelusur peluang seiring ‘kebangkitan’ China. Namun, dalam pandangan Eropa, opsi mengisolasi China tidak ada untungnya. Terlebih, kebangkitan China di panggung global adalah fakta geopolitik yang tak terbantahkan, sehingga diperlukan hubungan yang baik demi kepentingan bersama.

Karena itu, KTT Uni Eropa mendesak China “untuk menyeimbangkan kembali hubungan ekonomi dan timbal baliknya”; untuk mempercepat proses negosiasi yang mengarah ke Perjanjian Investasi Komprehensif UE-China yang “ambisius”; dan ” memenuhi komitmen sebelumnya untuk mengurai hambatan akses pasar, kelebihan kapasitas dan terlibat dalam negosiasi subsidi industri di Organisasi Perdagangan Dunia. (WTO).”

Di sisi lain, UE juga menandai “kekhawatiran serius tentang hak asasi manusia” di China, khususnya persoalan yang ada kaitannya dengan Hong Kong dan terkait “perlakuan terhadap orang-orang dari golongan minoritas.” Tetapi kemudian semua ini telah dikemas menjadi satu kalimat, yang juga mengingatkan kita bahwa tidak ada yang baru di sini selain sikap yang dituangkan dalam kalimat. Jelas, hidup terus berjalan.

Harapannya, hasil positif dari pencalonan Joe Biden akan mengembalikan posisi aliansi transatlantik sebagai platform kunci untuk strategi global AS. Dari perspektif seperti itu, Biden berpotensi menghadapi negosiasi yang sulit di masa depan, terkait sikap UE terhadap China dan Rusia, yang oleh pemerintahan Donald Trump disebut sebagai “kekuatan revisionis”.

Eropa berubah drastis sejak pandemi COVID-19. Langkah Eropa menuju pemulihan masih belum pasti. Krisisnya berlapis-lapis—politik, ekonomi, keuangan, dan sosial. Pada momen seperti itu, Eropa tidak ingin terlibat dalam proyek-proyek geopolitik yang membuat mereka harus berhadapan dengan Rusia atau China.

Sebaliknya, penekanannya adalah memanfaatkan kerja sama global untuk menstabilkan ekonomi. KTT pada hari Kamis “mendorong China untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam menangani tantangan global” seperti perubahan iklim, keanekaragaman hayati, “tanggapan multilateral” terhadap pandemi COVID-19, keringanan utang, dan sebagainya.

Pendekatan Eropa secara signifikan akan mempengaruhi arah kebijakan luar negeri kepresidenan Biden. Saat para menteri luar negeri ‘Quad’ bertemu di Jepang Selasa (6/10) ini, dalam momen yang dipandang sebagai kemajuan besar strategi kolektif melawan China, isu ketidakpastian mengemuka sehubungan dengan efektivitas forum itu sendiri. 

Tanpa Uni Eropa dan ASEAN—dan Pompeo juga, segera—Quad tampak seperti tragedi Shakespeare, Hamlet tanpa Pangeran. (ISA)