Jakarta, IDM – TNI Angkatan Laut (TNI AL) menggandeng Fakultas Hukum Universitas Indonesia membekali para personelnya guna meningkatkan kemampuan dan wawasan dalam menangani penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (17/5).
Kepala Dinas Pendidikan Angkatan Laut (Kadisdikal) Laksamana Pertama TNI Diki Atriana mengatakan dihadapan 30 peserta bahwa peserta TNI AL dituntut untuk memahami dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, serta teknologi atau peraturan dengan hukum perjanjian. Hal tersebut diperlukan untuk mengantisipasi segala resiko atau kerugian yang dapat merugikan negara.
“Cukup banyak perjanjian antara TNI AL dengan pihak lain tiap tahun telah ditandatangani seperti tahun 2019 sebanyak 39, tahun 2000 sebanyak 51 dan tahun 2021 sebanyak 66 perjanjian”, ujar Diki dikutip dari Dispenal, Rabu (18/5).
PKS merupakan salah satu aktivitas yang mendapat perhatian khusus, jika terjadi suatu permasalahan antara TNI AL dengan pihak lain. Hal tersebut untuk mengantisipasi perjanjian berskala nasional maupun internasional.
Pembekalan ini merupakan salah satu program yang diprioritaskan oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono dalam membangun sumber daya manusia (SDM) TNI AL yang unggul dan profesional di bidang hukum.
Program ini dilaksanakan mulai 17 hingga 31 Mei 2022 dengan materi pembekalan mencakup Hukum Perjanjian menurut Hukum Internasional, Keabsahan Perjanjian menurut Hukum Nasional, dan Teknik Penyusunan Nota Kesepahaman (NK), serta Perjanjian Kerjasama sesuai Perkasal Nomor 2 Tahun 2020. Terakhir, Mekanisme Kerja Sama Pemanfaatan Aset atau BMN di Lingkungan TNI Angkatan Laut.
Sementara itu, Dekan FHUI mengatakan pelaksanaan kursus tersebut tetap menerapkan protokol Kesehatan yang ketat dan diharapkan agar kerja sama antara FH UI dan TNI AL tetap terjalin dengan baik, agar kegiatan-kegiatan lainnya dapat kembali dilaksanakan di FH UI. (BFM)
