Jakarta, IDM – TNI AL membekali prajuritnya dengan kemampuan sebagai Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam bidang perikanan, melalui Pelatihan TPPU yang dibuka Kepala Dinas Hukum Angkatan Laut (Kadiskum AL) Laksamana Pertama TNI Leonard Marpaung di Jakarta, Senin (10/10).
Pelatihan yang akan berlangsung hingga 14 Oktober 2022 ini diikuti 22 Perwira TNI AL berpangkat Letda sampai dengan Letkol dari Koarmada I, II dan III, Kolinlamil, Puspomal, Kodiklatal, AAL, Koarmada RI, Seskoal, Pushidrosal, Kormar, Sopsal, Diskumal dan Sintelal.
Leonard mengatakan, letak posisi strategis negara Indonesia selain memberikan keuntungan terkait dengan potensi sumber daya alam, namun juga memberikan ancaman yang tentunya dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.
Dia menyebutkan, ancaman antara lain kekerasan di laut, navigasi dan keselamatan pelayaran serta pelanggaran hukum di laut yang tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari pihak asing. Menurutnya, berbagai bentuk munculnya kejahatan dalam dimensi baru, menunjukkan modus kejahatan berkembang, termasuk pencucian uang.
“Dengan dikabulkannya uji materi (judicial review) atas penjelasan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPUU, telah membuka peluang penyidik tindak pidana asal untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang terkait bidang perikanan,” ujar Leonard, dikutip dari Dispenal, Selasa (11/10).
Para peserta akan dibekali materi anti-money loundering, delik TPPU dan penerapannya dalam putusan pengadilan, kewenangan penyidik dalam penanganan perkara TPPU.
Kemudian, kriminalisasi dan kerja sama dalam penanganan TPPU, peran PPATK dalam asset tracing modus dan tipologi TPPU, legal agreement dan potensi pencucian uang, teknik membaca dokumen transaksi keuangan, penyidikan TPPU. Selanjutnya, pemberian keterangan ahli, prapenuntutan TPPU, dan studi kasus dengan pengajar dari PPATK dan Kejaksaan Agung RI. (at)
