Jakarta, IDM – Pemimpin junta Niger menuntut perwakilan misi diplomatik PBB untuk meninggalkan negaranya dalam kurun waktu 72 jam. Hal itu dilakukan atas dasar tuduhan bahwa Niger tidak diikutsertakan dalam pertemuan tahunan PBB di New York pada bulan lalu.
Perwira militer Niger menggulingkan Presiden Mohamed Bazoum pada bulan Juli sekaligus menangguhkan konstitusi dan membubarkan lembaga pemerintahan. Mereka pun mendeklarasikan Jenderal Abdourahamane Tiani sebagai kepala negara baru di negara Afrika Barat tersebut.
Baca Juga: Korut: Satelit Pengintai Sangat Diperlukan untuk Hadapi Militerisasi Luar Angkasa AS
Dilansir dari Reuters, Kamis (12/10), Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Niger menuduh PBB menggunakan “manuver licik” yang dihasut oleh Prancis untuk mencegah partisipasi penuh Niger dalam pertemuan Majelis Umum PBB.
“Sebagai konsekuensinya, kami memerintahkan koordinator residen PBB Louise Aubin untuk pergi dari Niger,” kata Kemlu Niger.
Juru bicara PBB, Stephane Dujarric menanggapi permintaan Niger dengan menegaskan bahwa pihaknya “berkomitmen untuk tetap tinggal dan memberikan bantuan bagi rakyat Niger.”
Baca Juga: Pasukan Prancis Mulai Meninggalkan Niger
“Keputusan tersebut menghambat kemampuan PBB untuk melaksanakan mandatnya secara efektif dan mengganggu pekerjaan penting yang kami lakukan untuk masyarakat Niger, di mana 4,3 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan, sebagian besar perempuan dan anak-anak,” kata Dujarric.
Junta niger juga telah mengusir tentara dan duta besar Prancis dari negaranya. Langkah itu pun didukung oleh ratusan masa, yang baru-baru ini melakukan demonstrasi di depan Kedubes Prancis di ibu kota Niamey. (bp)
