Jakarta, IDM – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) melalui Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Tanjung Balai Asahan (TBA) kembali membuktikan keseriusannya dalam menggagalkan pengiriman PMI ilegal dengan menangkap dan mengamankan kapal kayu tanpa nama yang mengangkut 23 Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal terdiri dari 12 laki- laki dan 11 orang perempuan di Perairan Bagan Asahan, Selasa (15/03).
Usaha penggagalan berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya kapal kayu yang membawa PMI ilegal di Perairan Bagan Asahan. Tim gabungan Satgas dari Lanal TBA dan Satgas Dispamsanal yang dipimpin oleh Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) TBA Letkol Laut (P) Aan Prana Tuah Sebayang segera bergerak menindaklanjuti informasi tersebut dan berhasil menangkap 1 Nakhoda dan 3 orang Anak Buah Kapal (diduga sebagai pengawak) serta 23 Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal.
Selanjutnya kapal tanpa nama tersebut dibawa dan diamankan di Pos Babinpotmar Bagan Asahan sedangkan untuk PMI ilegal, Nakhoda dan ABK dilaksanakan proses lanjut di Mako Lanal TBA.
Penggagalan pengiriman PMI ilegal oleh TNI AL pada awal tahun 2022 sudah sering kali terjadi dan total sampai saat ini mencapai 295 orang PMI ilegal, yaitu tanggal 7 Januari berhasil sebanyak 52 PMI ilegal di sekitar muara Sungai Asahan Sumatera Utara, 19 Januari sebanyak 17 PMI ilegal di Perairan Kualuh Sungai Baru Sumatera Utara dan 5 PMI ilegal di Pelabuhan Pandan Bahari Batam, 7 Februari sebanyak 34 PMI ilegal di perairan Batubara Sumatera Utara, 16 Februari sebanyak 39 PMI ilegal di sekitar Perairan Sei Nyamuk Kalimantan Utara.
TNI AL juga berhasil menggagalkan pengiriman PMI ilegal pada tanggal 21 Februari sebanyak 28 PMI ilegal di perairan Tanjung Kumpul Sumatera Utara, 28 Februari sebanyak 75 PMI ilegal di Kecamatan Tanjung Balai Utara Sumatera Utara, 1 Maret sebanyak 22 PMI ilegal di Bengkalis Riau dan terakhir tanggal 15 Maret sebanyak 23 PMI ilegal di Perairan Bagan Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara.
TNI AL juga terus melaksanakan berkoordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait mengenai maraknya pengiriman PMI ilegal, termasuk dengan BP2MI yang pernah menyampaikan mengenai dugaan keterlibatan oknum TNI AL dalam penyelundupan PMI ilegal. Pihak TNI AL berusaha berkomunikasi dengan BP2MI dengan mengirimkan jajarannya untuk mendapatkan informasi.
TNI AL berharap seluruh investigasi oleh BP2MI dapat terbuka dan menyeluruh agar tidak terjadi kesalahpahaman antar instansi. Kadispenal Laksamana Pertama TNI Julius Widjojono, mengatakan bahwa kejadian penyelundupan PMI ilegal yang terjadi beberapa waktu lalu dapat menjadi evaluasi antar instansi terkait, sehingga tidak terjadi informasi yang simpang siur di masyarakat. Oleh karena itu diharapkan kedepan pimpinan BP2MI sebagai badan yang menangani PMI untuk berkoordinasi ke TNI Angkatan Laut sehingga terjalin koordinasi dan sinergitas antar instansi. (RG)
