Jakarta, IDM – Tentara Nasional Indonesia (TNI) memastikan 22 negara bakal terlibat dalam latihan bersama (latma) Super Garuda Shield 2023.
Pernyataan tersebut diungkap Asops Panglima TNI Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad dalam Final Planning Conference (FPC) yang diikuti 317 personel dari berbagai negara di Hotel sangri-La, Surabaya, Jumat (19/5).
“Tentara Nasional Indonesia akan menggelar Latihan Bersama Super Garuda Shield ke 17 tahun 2023, yang direncanakan akan diikuti oleh 22 negara sahabat,” ujar Rahmad, dikutip dari keterangan Puspen TNI, Minggu (21/5).
Baca Juga: Kolinlamil Gelar Rapat Koordinasi Peresmian KRI Bung Karno-369
Kendati belum merinci waktu pelaksanaan, sejumlah negara yang bakal telibat dalam Super Garuda Shield ke-17 itu terlihat FPC lalu. Ratusan personal tersebut datang dari Amerika Serikat, Perancis, Filipina, Australia, Jepang, Singapura, Korea Selatan, Papua Nugini, Timor Leste dan Belanda.
“(FPC) bertujuan untuk membahas data dan fakta yang didapat dari hasil tinjau medan, pembahasan hal apa saja yang akan dilaksanakan, dan penyempurnaan serta sinkronisasi skenario latihan Super Garuda Shield tahun 2023,” kata Rahmad.
Pada FPC tersebut, peningkatan kemampuan melalui latihan seperti Staff Exercise, Multinational Force, Field Training Exercise, Combined Armed Live Fire Exercise, Hirain /C-Rain, Logistics and Protocol hingga Life Fire Exercise, Amphibious, Airborne juga terus dimatangkan.
Rahmad pun meminta kepada seluruh negara yang menjadi peserta, agar dapat menyukseskan latihan tahunan antara TNI dan Komando Indo-Pasifik AS (INDOPACOM) tersebut.
Baca Juga: Prajurit Yontaifib 2 Marinir Latihan Terjun Tempur Malam Hari
“Saya berharap hal-hal yang telah di sepakati bersama dapat dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan latihan, gunakan waktu yang ada untuk meneliti dan menyempurnakan kembali hal-hal terkait penyelenggaraan latihan,” jelasnya.
Selain itu, Rahmad juga mengimbau jajarannya untuk mengidentifikasi, mewaspadai dan segera melaporkan setiap kendala yang ditemukan.
“Koordinasikan dengan pemerintah daerah baik pada tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi dengan stakeholder terkait atau kementerian terkait lembaga kantor terkait yang diperlukan dalam rangka mengamankan jalannya latihan,” pungkas dia. (un)
