Batam,IDM – Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) di wilayah Batam yang bergerak di bidang maritim berkomitmen mendukung dan menyukseskan program pemerintah dalam langkah strategis kemandirian industri pertahanan. Hal ini telihat saat kunjungan kerja Sekertaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas RI) Laksdya TNI Harjo Susmoro ke PT Batamec dan PT. Karimun Anugrah Sejati (KAS) baru baru ini.
Sesjen Wantannas RI bersama pimpinan kedua BUMS tersebut melaksanakan diskusi interaktif dan sharing informasi tentang industri pertahanan khususnya yang berkaitan dengan matra laut. Wantannas menerima informasi langsung mengenai perkembangan, keunggulan dan kemampuan kedua PT dalam meningkatkan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dan kemandirian industri. Selain itu, beberapa permasalahan yang dihadapi khususnya dalam percepatan pemenuhan kebutuhan alat pertahanan dan keamanan (Alpahankam) dan peningkatan kemajuan teknologi, mengingat kedua hal tersebut merupakan aspek penting dalam memproduksi Alpahankam.
Harjo menyampaikan bahwa pembangunan industri pertahanan nasional memasuki babak baru pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di awal Oktober 2020. Regulasi tersebut merevisi beberapa pasal pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Salah satu yang mencuat menjadi perdebatan publik adalah mengenai pelibatan sektor swasta dalam pengembangan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
“Perubahan regulasi ini tentunya berdampak pada arah pembangunan kemandirian industri pertahanan nasional yang telah digagas pemerintah sejak 2010,” ujar Harjo.
Harjo menerangkan eksistensi Wantannas yang memiliki tugas dan fungsi merancang kebijakan strategis di bidang ketahanan nasional untuk ditetapkan oleh Presiden RI, kemudian mengikuti dan menelaah gambaran perubahan yang mungkin terjadi terhadap arah pembangungan kemandirian industri pertahanan nasional pasca penerapan Undang-Undang Cipta Kerja.
“Adanya pengurangan proteksi terhadap industri pertahanan nasional sehingga menuntut penguatan peran kementerian dan lembaga serta pengawasan dari regulator dalam berkomitmen, konsisten, dan berkomunikasi untuk menentukan arah kemandirian, juga dalam merumuskan aturan-aturan turunan yang dapat mendukung maksimalisasi penguasaan teknologi pertahanan bagi industri strategis nasional,” ucap Harjo.
Harjo mendorong supaya BUMS melakukan pengembangan atas teknologi pertahanan nasional sesuai amanah Presiden RI untuk kemandirian Alpalhankam, sehingga ke depannya bukan hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri tapi industri pertahanan baik BUMN maupun BUMS harus mampu menjadi supply chain global dalam produksi sehingga anggaran produksi yang berasal dari Pinjaman dalam negeri maupun Luar negeri dapat terbayarkan melalui siklus ekonomi pemasukan negara di bidang industri.
Untuk diketahui, PT.Batamec dan PT. KAS dalam rangka peningkatan kualitas produksinya telah mengikuti acuan yang distandarkan BKI dan standar IACS sehingga produk memiliki class internasional.
Kunjungan rombongan Wantannas di Batam ini diakhiri dengan melihat secara langsung kinerja produksi Alut oleh PT Batamec dan PT.KAS, sekaligus ingin memastikan kesiapan dalam memenuhi kebutuhan Alhankam matra laut, peralatan alutsista dan teknologi apa saja yang sudah dikembangkannya. (gin)
