Jakarta, IDM – Pemerintah Jepang akan melakukan perombakan terhadap kebijakan pertahanannya yang telah berlaku selama puluhan tahun, termasuk mengubah komando militer dan menaikkan anggaran belanja pertahanan untuk memperoleh rudal baru mengatasi ancaman keamanan yang meningkat.
Dilansir dari AFP, Rabu (14/12), hasil perombakan kebijakan yang dimuat dalam dokumen pertahanan dan keamanan negara akan diumumkan paling cepat pada Jumat (16/12). Perubahan itu disebabkan oleh kekhawatiran Jepang atas berkembangnya dinamika kekuatan militer global maupun regional seperti invasi Rusia ke Ukraina, peluncuran rudal Korea Utara, hingga meningkatnya postur Cina di Indo-Pasifik.
“Memperkuat kemampuan pertahanan kita merupakan tantangan paling mendesak di tengah lingkungan keamanan yang parah ini,” ujar Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida.
Perubahan utama dalam kebijakan baru Jepang yaitu meningkatkan anggaran belanja hingga dua persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2027. Hal ini akan menjadikan Jepang memiliki anggaran yang sama dengan negara-negara anggota aliansi NATO.
“Jepang akan segera meningkatkan kemampuan pertahanan dalam lima tahun ke depan,” ujar Kishida.
Peningkatan anggaran ini disebut untuk mendanai proyek-proyek membangun kapasitas serangan balik, yaitu kemampuan untuk melacak dengan satelit dan menembak lokasi peluncuran pada target yang mengancam negara.
Baca: AS akan Kirim Rudal Patriot ke Ukraina
Sebelumnya, terdapat perselihan di pemerintahan Jepang perihal rencana perubahan kebijakan pertahanan ini. Meskipun begitu, perubahan ini disebut sebagai kebijakan keamanan yang berorientasi pada pertahanan diri. Bentuk manifestasi dari perubahan ini adalah rencana mengembangkan jet tempur dengan AS, Italia dan Inggris. Selain itu, Jepang juga telah memulai misi meningkatkan kemampuan rudal jarak jauh oleh industri pertahanan dalam negeri. (bp)
