Jakarta, IDM – Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo menegaskan komitmen TNI Angkatan Udara (TNI AU) untuk transparan dan akuntable dalam pengelolaan anggaran, sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja TNI AU pada negara dan masyarakat Indonesia.
Hal itu ditegaskan Fadjar saat entry meeting bersama dengan Badan Pemerika Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Gedung Auditorium IG. Dewanto, Mabesau, Cilangkap, Jakarta, Senin (22/1).
Baca Juga: Tempuh Ferry Flight dari AS, Pesawat Keempat C-130J Super Hercules Mendarat di Tanah Air
Kegiatan ini sekaligus menjadi langkah awal pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI pada Unit Organisasi (UO) TNI Angkatan Udara (TNI AU) Tahun 2023. “Kegiatan pemeriksaan keuangan yang dilaksanakan oleh BPK RI memiliki peranan penting dalam menjamin continuous improvement di berbagai sektor kementerian dan kelembagaan termasuk TNI AU,” ungkap KSAU dikutip dari keterangan foto di instagram @militer.udara, Selasa (23/1).
Fadjar kemudian mengapresiasi hasil laporan keuangan Kemhan, khususnya untuk UO TNI AU dalam beberapa tahun terakhir yang berhasil mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Pencapaian itu, menurut KSAU, bukan hanya sekadar pencapaian administratif, namun mencerminkan komitmen TNI AU dalam menciptakan tata kelola keuangan yang baik, akuntable, serta berintegritas.
“TNI Angkatan Udara senantiasa berkomitmen untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki diri guna memperoleh hasil pemeriksaan yang semakin baik dari waktu ke waktu, dengan komitmen bidang inspektorat TNI dalam membangun zona integritas udara menuju wilayah bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayang,” tegas dia.
Baca Juga: Jelang Latma Cope West 2024, TNI AU dan US PACAF Gelar Initial Planning Conference
Kepada Pimpinan BPK RI beserta jajaran, KSAU juga mengucapkan terima kasih serta apresiasi TNI AU. Pasalnya, pemeriksaan ini menurut KSAU dapat membantu membangun instansi yang dipimpinnya untuk mencapai pelaporan anggaran yang transparan serta akuntabel. Dengan demikian, TNI AU nantinya dapat mempertanggungjawabkan amanah tersebut kepada rakyat Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana mengungkapkan arti penting opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), di antaranya meningkatkan kepercayaan publik atas kredibilitas dari keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan; serta meningkatkan rating dan citra positif pada stakeholder investor, kreditor, mitra bisnis, lembaga perwakilan, dan masyarakat. (yas)
