Jakarta, IDM – Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memerintahkan jajarannya untuk merevisi pengajuan anggaran TNI ke PBB. Pengajuan tersebut berkaitan dengan pengiriman Pasukan Perdamaian Satuan Tugas Kontingen Garuda (Konga) TNI United Nations Interim Force in Lebanon (Unifil) 2022, Kamis (5/5).
Andika menyampaikan usulan anggaran tersebut harus dibuat secara terperinci dan detail. Ia melihat adanya kebutuhan yang belum masuk dalam usulan anggaran, yakni biaya inspeksi mesin pesawat secara berkala (periodic inspection) dan pemeliharaan (overhaul) KRI.
“Setiap 25 jam terbang ada periodic inspection dan itu belum masuk (usulan anggaran), jadi maintenance (pemeliharaan) dan spare part (suku cadang) harus ditambahkan karena itu teorinya dan mereka punya standar,” ujar Andika dikutip dari kanal Youtube Andika Perkasa, Jumat (6/5).
Andika juga meminta para jajarannya untuk memperbaiki dan memperhitungkan kembali terkait helikopter dan KRI, serta belum ada datanya terkait dengan KRI Overhaul. Hal tersebut ditanggapi oleh Andika terkait paparan yang disampaikan oleh Paban VIII/ Operasi Luar Negeri Staf Operasi TNI, pada saat rapat di Jakarta. “Makin cepat (diperbaiki), Makin bagus,” ucap Andika.
Dalam pengiriman Pasukan Perdamaian Konga Unifil 2022, TNI harus melibatkan lebih banyak prajurit wanita. Ia menilai banyak prajurit TNI wanita yang berprestasi dan kurang diberikan kesempatan untuk bergabung dalam pasukan, khususnya Batalyon Gerak Cepat Kontingen Garuda.
Maka dari itu, Andika meminta jajarannya untuk mengevaluasi kembali rencana penugasan prajurit dan lebih teliti memeriksa rekam jejak prajurit yang dipilih sebagai anggota Pasukan Perdamaian Unifil 2022.
“Batalyon Gerak Cepat yang berprestasi ada yang dari Papua atau Papua Barat. Jangan ada unsur yang tidak terlatih, tidak pernah melakukan tugas di sini dan hanya akan membuat Satgas kita tidak optimal. Ini yang akan saya evaluasi,” ucap Andika.
Batalyon Gerak Cepat (BGC) yang sering disebut Andika pada saat rapat adalah pasukan khusus yang memiliki satu peleton khusus wanita atau Female Engagement Team (FET). Batalyon diperbolehkan untuk menggunakan kekuatan senjata secara aktif demi melaksanakan mandat PBB, di antaranya melindungi warga sipil. (BFM)
