Jepang memperpanjang daftar negara yang secara resmi tidak mengakui klaim China atas sebagian besar wilayah maritim di Laut China Selatan.
Pekan lalu, Tokyo menyerahkan nota diplomatik kepada PBB, menolak klaim Beijing yang dinilai minim-dasar, sekaligus mengecam aksi-aksi provokasi yang mereka lakukan seperti membatasi kebebasan navigasi dan overflight.
Nota diplomatik yang diserahkan Selasa (19/1) lalu adalah yang paling gres dari serangkaian kritik atas positioning China di perairan sengketa—mengikuti jejak Inggris, Prancis, Jerman, Malaysia, Australia, Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Amerika Serikat.
Reaksi kolektif tersebut seolah menjadi tengara bahwa klaim China di luar ‘kapasitas normal’-nya, termasuk sikap asertif Beijing, membuat negara-negara di kawasan merasa terancam, baik di Asia Tenggara dan lebih jauh lagi.
“Dengan mengikuti jejak AS, juga beberapa negara Eropa dan Asia, memprotes klaim China secara formal, Jepang sejalan dengan upaya diplomatik (dan mungkin operasional) bersama. Yakni menolak elemen-elemen tertentu atas klaim China di Laut China Selatan,” ujar Isaac Kardon, asisten profesor di U.S. Naval War College, seperti dinukil dari VOA, Sabtu (23/1/2021).
Dalam keterangannya, Jepang secara eksplisit menolak klaim China bahwa “garis demarkasi (nine-dash line) yang mempertegas teritori China pada kepulauan dan karang di Laut China Selatan sesuai dengan UNCLOS dan hukum internasional.”
UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea adalah perjanjian internasional meliputi yurisdiksi maritim, pemanfaatan sumber daya laut, dan kebebasan navigasi, juga overflight. Sementara baseline adalah garis imajiner pada peta yang menghubungkan titik-titik terjauh kepulauan. Itu mempertegas batas teritorial.
Meski Jepang tidak termasuk 11 negara pengklaim wilayah di Laut China Selatan, ini bukan kali pertama mereka ambil peran dalam kasus sengketa perairan.
Beberapa tahun terakhir, negara itu memperkuat hubungan pertahanan dengan negara-negara Asia Tenggara. Dan, pada Oktober 2020, mereka menggelar latihan militer anti-submarine di Laut China Selatan. Selain itu, tak sedikit perusahaan berbendera Jepang berbagi proyek energi dengan Vietnam di lepas pantai yang sama.
Serupa, Filipina sendiri juga mengakuisisi kapal dan sistem radar coastguard dari Jepang. Pun, kapal-kapal Jepang berpartisipasi dalam latihan gabungan Filipina-AS di Laut China Selatan.
Kepentingan Bersama
Tokyo bukan tanpa alasan turut menentang klaim Beijing atas Laut China Selatan. Pengamat menilai, ini ada kaitannya dengan perselisihan Jepang-China yang juga memperebutkan Kepulauan Senkaku di Laut China Timur. Kepulauan ini berada di wilayah kedaulatan Jepang.
“Waktu penerbitan nota (diplomatik) itu terbilang krusial,” ujar Pooja Bhatt, kandidat PhD di Jawaharlal Nehru University.
Surat itu, kata dia, dirilis beberapa jam sebelum dialog tingkat tinggi yang membahas permasalahan maritim antara China dan Jepang. “Protes ini menjawab aksi-aksi agresif China di seputaran Kepulauan Senkaku.”
Nota diplomatik Jepang untuk PBB ini juga merupakan respons atas bantahan China terhadap nota bersama Prancis, Jerman, dan Inggris pada September 2020.
