Jakarta, IDM – Filipina menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan operasi pengiriman pasokan logistik di Laut Cina Selatan, serta menolak seruan Cina agar meminta izin ketika berlayar di wilayah yang disengketakan tersebut.
Dilansir dari Dfa.gov.ph, Kamis (16/11), Kementrian Luar Negeri (Kemlu) Filipina menegaskan pihaknya tidak berkewajiban memberi tahu dan izin ke Cina tentang misi pasokan logistik ke pos militer di atas kapal kapal BRP Sierra Madre di Ayungin Shoal, Laut Cina Selatan. Sebab, operasi itu merupakan hak Filipina berdasarkan hukum internasional.
Baca Juga: Kyiv: Sekitar 25.000 Pasukan Ukraina Tewas di Medan Tempur
“Kami diminta untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu setiap kali kami melakukan misi pasokan ke Ayungin Shoal. Kami tidak akan melakukannya. Misi pasokan adalah kegiatan yang sah di Zona Ekonomi Eksklusif kita, sesuai dengan hukum internasional,” katanya.
Lebih lanjut, Cina juga diminta untuk menghancurkan semua ‘bangunan ilegal’ yang dibangun sekaligus menghentikan reklamasi di wilayah Ayungin Shoal. Filipina menilai Cina bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut.
Baca Juga: Dewan Keamanan PBB Serukan Jeda Konflik di Gaza, Demi Salurkan Bantuan Kemanusiaan
Cina telah berulang kali mengklaim Filipina memasuki perairannya secara ilegal tanpa izin selama operasi logistik ke Ayungin Shoal, sebutan Filipina untuk Second Thomas Shoal. Sementara, Cina menyebutnya sebagai Renai Reef.
Selain itu, Cina juga mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh Laut Cina Selatan, dengan menunjuk pada sepuluh garis putus-putus yang tumpang tindih dengan beberapa negara termasuk Filipina. Namun, Pengadilan Arbitrase pada tahun 2016 menetapkan klaim itu tidak memiliki dasar hukum. (bp)
