Keterlibatan masyarakat, pemerintah daerah, pelaku industri, serta diaspora Indonesia kembali ditekankan sebagai faktor krusial dalam memperluas dampak diplomasi kedaulatan secara berkelanjutan.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama TNI menegaskan urgensi integrasi tata ruang pertahanan dalam perencanaan tata ruang nasional maupun daerah.
Asisten Deputi Demokrasi dan Kepemiluan Kemenko Polkam, Brigjen TNI Haryadi, menegaskan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) memiliki peran strategis sebagai instrumen utama dalam perencanaan pembangunan politik, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa melaksanakan kegiatan Pemantauan Industri Pertahanan di PT Pindad (Persero), Bandung, Jawa Barat.
TNI Angkatan Laut memperkenalkan sistem maritime security awareness link interchange (MSALI) kepada jajaran Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam).
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menggelar Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi Bidang Penanganan Kejahatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Tahun 2025.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) dari Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa melaksanakan kunjungan ke industri pertahanan dalam negeri PT Dirgantara Indonesia (PT DI) di Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/11).
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bekerja sama dengan Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) merumuskan sejumlah rekomendasi kebijakan strategis.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Permasalahan Perbatasan Maritim Indonesia di Bekasi, Jawa Barat.