Ikuti perkembangan, konteks, dan liputan terkait dalam satu tempat.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mematangkan penguatan komponen cadangan (komcad) dan komponen pendukung (komduk) guna menghadapi kompleksitas ancaman nasional.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Minggu (17/8).
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama Kementerian/Lembaga terkait membahas menggelar penyusunan rekomendasi kebijakan bidang penanganan konflik.
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) menggelar rapat koordinasi perumusan rekomendasi objek vital nasional dalam rangka mengawal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Jumat (15/8).
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengawal langsung implementasi Sekolah Rakyat dan Dapur Gizi Gratis di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Pemerintah melalui Kementerian Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memetakan isu strategis dan merumuskan strategi implementasi program penguatan pertahanan semesta lewat komponen cadangan (komcad) dan komponen pendukung (komduk).
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan penguatan peran daerah jadi hal yang utama untuk mencegah terjadinya konflik sosial.
Tim Pemantau yang dibentuk Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memastikan TNI-Polri siap mengamankan dan mengawal proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Papua.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengungkap persoalan penanganan konflik sosial nasional dalam “Rapat Koordinasi Program Kemenko Polkam Dan Evaluasi IKU Nasional Penanganan Konflik Sosial Tahun 2025 di Provinsi Jawa Barat”.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus mengemukakan kesiapan pemerintah jelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pilkada Ulang 2025 yang akan berlangsung pada bulan Agustus mendatang.
