Pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menuntaskan tiga persoalan strategis di Aceh, yakni keberlanjutan dana otonomi khusus (Otsus), status dan tata kelola Lapangan Blang Padang, serta pengaturan bendera daerah.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menyelaraskan tata ruang pertahanan dengan rencana tata ruang nasional dan daerah.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menekankan pentingnya pengawasan yang mandiri, kredibel, dan berintegritas untuk memastikan kewenangan Kejaksaan dijalankan secara profesional dan akuntabel.
Sebanyak 4.364 kartrid liquid vape yang mengandung narkotika dengan estimasi nilai pasar Rp34,9 miliar dimusnahkan di Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Laut (Mako Lanal), Lampung.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menegaskan pemerintah belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menerima kunjungan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (13/10).
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman langsung tancap gas menjalankan tugas setelah resmi menerima tongkat estafet kepemimpinan Kemenko Polkam dari Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago.
Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman resmi menyerahkan tongkat kepemimpinan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) kepada Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo setelah dirinya mendapat amanah baru sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).
Pergantian kepemimpinan di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) dari Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago kepada Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman diharapkan tidak mengganggu kesinambungan koordinasi pemerintahan di bidang politik dan keamanan.