POLKAM
Kemenko Polkam Tegaskan Aspek Kebermanfaatan dan Keamanan Harus Seimbang
Dalam menjalankan sebuah program, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menekankan agar aspek kebermanfaatan dan keamanan harus seimbang.
#Kemenko Polkam
Ikuti perkembangan, konteks, dan liputan terkait dalam satu tempat.
HANKAM
Pemerintah Rumuskan Pembentukan Satgas Siber dan Kecerdasan Artifisial Terpadu
Pemerintah melalui Kementerian Bidang Politik dan Keamanan sedang merumuskan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Siber dan Kecerdasan Artifisial Terpadu.
HANKAM
Cegah Kejahatan Pada Perempuan dan Anak, Kemenko Polkam Tekankan Pengawasan Siber
Plh. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Mayjen TNI Heri Wiranto meminta adanya penguatan kelembagaan dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota.
HANKAM
Kemenko Polkam Sinergikan Pembangunan Sistem Pertahanan Negara di IKN
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mensinergikan kementerian dan lembaga terkait, guna mendukung pembangunan sistem pertahanan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
HANKAM
Optimum Essential Force Ditargetkan Tercapai 100 Persen pada 2029
Penguatan postur pertahanan dan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) melalui program Optimum Essential Force (OEF) ditargetkan mencapai 100 persen pada 2029. OEF merupakan lanjutan dari program Minimum Essential Force (MEF).
HANKAM
Desk Baru, TNI akan Dilibatkan Tangani Karhutla dan PPMI-TPPO
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) membentuk dua desk koordinasi baru yaitu penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan perlindungan pekerja migran Indonesia dan tindak pidana perdagangan orang (PPMI-TPPO).
HANKAM
Prioritas Desk Gabungan Berantas Judol, Blokir Sistematis Hingga Kejar TPPU ke Luar Negeri
Desk gabungan berantas judi online_, bentukan Kemenko Polkam menghasilkan tiga kesepakatan prioritas untuk pemberantasan Judol di Indonesia. Para desk gabungan ini terdiri dari instansi dan stakeholder terkait seperti TNI-Polri, Kejaksaan, SBSN, BI, OJK dan PPATK.