Ikuti perkembangan, konteks, dan liputan terkait dalam satu tempat.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Kolonel Inf Donny Pramono menjelaskan fungsi Batalion Teritorial Pertempuran yang akan dibangun hingga 750 batalyon hingga tahun 2029 mendatang.
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan pentingnya integrasi arah kebijakan pembangunan kekuatan TNI guna mewujudkan sistem pertahanan nasional yang adaptif dan modern.
TNI AD menargetkan membangun 750 batalion hingga tahun 2029. Hal ini terungkap saat Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melaksanakan rapat koordinasi berkaitan dengan pembangunan kekuatan TNI pada 2025-2029.
Dalam rangka memperkuat tata kelola keamanan laut nasional serta mendukung arah pembangunan maritim dalam RPJMN 2025–2029, Kemenko Polkam melalui Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara menyelenggarakan serangkaian kegiatan strategis di Provinsi Sulawesi Utara.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan peran strategis Indonesia sebagai koordinator Pilar Politik dan Keamanan ASEAN dalam Pertemuan ke-30 ASEAN Political-Security Community (APSC).
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar rapat koordinasi untuk membahas tindak lanjut rekomendasi kebijakan terkait penguatan sinergisitas intelijen negara dalam mendukung diplomasi pertahanan.
Netralitas di tengah perang, khususnya perang di laut, menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Penyelarasan Rincian Output Kementerian/Lembaga Anggota Forum KKPH terhadap Subdimensi Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) di Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Kerajaan Yordania untuk Republik Indonesia, H.E. Sudqi Al Omoush di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Jumat (10/10).
Di tengah dinamika global yang semakin kompleks dan munculnya berbagai tantangan baru bagi misi perdamaian PBB, Pemerintah Indonesia mengambil langkah proaktif.
