Ikuti perkembangan, konteks, dan liputan terkait dalam satu tempat.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan Rekomendasi Pengawalan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS).
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat, memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam memutus mata rantai aktivitas judi online hingga ke tingkat paling bawah.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Program Prioritas Nasional Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) di Seminyak, Bali.
Delegasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI menggelar pertemuan strategis dengan BAE Systems Digital Intelligence di kantor pusat BAE Systems–Stirling Square, London.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi Bidkoor Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa menggelar “Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi Program Prioritas Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi Berdasarkan RPJMN 2025–2029” di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).
TNI Angkatan Laut memastikan sistem maritime security awareness link interchange (MSALI) bisa dipergunakan matra lain.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) resmi melantik satu Staf Ahli dan lima Staf Khusus Menko Polkam.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan implementasi sistem pertahanan semesta melalui optimalisasi Komponen Cadangan (Komcad) dan Komponen Pendukung (Komduk) di tingkat daerah.
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto, menegaskan bahwa kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua pada prinsipnya memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti lansia dan komunitas adat.
Kementerian Koordinator Politik, dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama sejumlah kementerian terkait menggelar rapat koordinasi nasional mengenai implementasi dan evaluasi tata kelola kebijakan otonomi khusus (otsus), di Peninsula Hotel, Jakarta, Rabu (19/11).
